UPDATEBALI.com, TABANAN – Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel memerlukan komitmen serta langkah nyata dari seluruh jajaran pemerintahan.
Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi dalam rangka Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, yang dibuka langsung oleh Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., di Ruang Rapat Utama Jayaning Singasana, Rabu, 11 November 2026.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kasatgas Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda, Penanggung Jawab Wilayah Bali dan Papua Barat serta Wilayah Papua dan Papua Tengah, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
Dalam sambutannya, Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI atas inisiatif dan pendampingan melalui penyelenggaraan rapat koordinasi tersebut. Ia menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tabanan, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPK Republik Indonesia yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan yang sangat penting dan strategis ini,” ungkapnya.
Sanjaya menambahkan, setiap pemerintah daerah berkewajiban untuk terus melakukan perbaikan, penyesuaian, dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.
Penguatan tata kelola tersebut juga menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan pencapaian visi pembangunan Kabupaten Tabanan, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru, menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Mandiri (AUM).
Di tengah perkembangan era digital, Bupati Sanjaya turut menekankan perlunya optimalisasi transformasi pemerintahan digital, integrasi data, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan transparan. Seluruh perangkat daerah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan setiap proses pelayanan terbebas dari pungutan liar dan praktik korupsi.
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan akuntabilitas perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Menurut Sanjaya, pendampingan KPK RI melalui Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, khususnya dalam pembinaan, pencegahan, dan pengawasan, berperan penting dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan tercipta kesamaan persepsi dan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di setiap perangkat daerah.
Menutup sambutannya, Bupati Sanjaya mengajak seluruh peserta, terutama para kepala perangkat daerah, mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Ia berharap forum tersebut menjadi ruang dialog strategis untuk memperkuat sinergi dan merumuskan langkah tindak lanjut yang konkret.
“Manfaatkan momentum rakor ini untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergitas antarperangkat daerah, serta merumuskan langkah tindak lanjut yang konkret atas hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Semoga forum ini menjadi awal dari perubahan nyata dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di masing-masing perangkat daerah,” tegasnya.(den/updatebali)