
UPDATEBALI.com, DENPASAR – DPRD Provinsi Bali menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-53 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 yang digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali, Jumat 25 September 2026.
Rapat Paripurna ke-53 dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya bersama Wakil Ketua I I Wayan Disel Astawa dan Wakil Ketua III I Komang Nova Sewi Putra.
Ketua Koordinator Pembahasan Raperda Perubahan APBD, Gede Kusuma Putra, menyampaikan laporan pendapat akhir dewan. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa perubahan APBD Bali 2026 dirancang dengan defisit Rp739,409 miliar.
Defisit itu lebih rendah Rp103,188 miliar dibandingkan dengan defisit yang ditetapkan dalam APBD induk.
“Karena penyusunan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2026 didesain defisit Rp739 miliar lebih, tentu diperlukan pembiayaan daerah netto sebesar Rp739 miliar lebih,” ujar Kusuma saat menyampaikan laporan dewan.
Dari sisi pendapatan, target dalam perubahan APBD meningkat menjadi Rp6,800 triliun lebih. Nilai tersebut bertambah Rp141,042 miliar dibandingkan target pada APBD induk.
Sementara belanja daerah ditetapkan sebesar Rp7,539 triliun lebih atau naik Rp37,854 miliar dari alokasi sebelumnya.
Untuk membiayai defisit tersebut, pembiayaan daerah netto berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp1,502 triliun. Sumbernya berasal dari SiLPA Tahun Anggaran 2025 audited dan pinjaman daerah.
Penerimaan pembiayaan tersebut kemudian dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp763,464 miliar yang dialokasikan untuk penyertaan modal dan pembayaran cicilan utang.
Selain menyetujui perubahan struktur APBD, DPRD Bali memberikan sejumlah catatan kepada Pemprov Bali. Salah satu perhatian dewan adalah peningkatan pendapatan daerah dengan menggali sumber-sumber penerimaan baru, termasuk melalui pemanfaatan aset milik daerah.
Kusuma meminta semangat kewirausahaan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala daerah. Menurutnya, pimpinan perangkat daerah juga perlu aktif melihat potensi yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan.
“Mengingat keperluan dana untuk melaksanakan pembangunan yang selalu meningkat setiap tahun, kami dewan tidak henti-henti untuk mengingatkan dan mendorong Pemerintah Provinsi Bali guna terus menggali dan menciptakan sumber-sumber pendapatan yang baru termasuk pengelolaan semua aset yang ada,” tegas Kusuma.
“Jiwa entrepreneurship sudah seharusnya tidak hanya dimiliki seorang Kepala Daerah, tetapi semua Kepala OPD juga harus mengikutinya,” tambahnya.
Perhatian lain diarahkan pada penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Desa Adat dan Subak. DPRD Bali meminta skema bantuan yang nilainya berada di kisaran Rp500 miliar setiap tahun tersebut dievaluasi agar distribusinya lebih efektif dan mempertimbangkan kondisi masing-masing penerima.
“Desa Adat dan Subak punya kemampuan dan beban yang berbeda, rasanya tidak ada keadilan jika diberikan BKK yang jumlahnya sama. Dana kisaran 500 miliar tiap tahun untuk Desa Adat dan Subak se-Bali sudah saatnya dipikirkan untuk terdistribusi secara efektif,” ujar Kusuma.
Dalam sektor sosial, DPRD Bali juga mendorong Gerakan Bersama menjadi Bapak atau Ibu Asuh bagi sekitar 150 ribu penduduk miskin di Bali. Program tersebut diharapkan dapat melibatkan pejabat eselon dua dan anggota DPRD untuk membantu mempercepat penanganan kemiskinan. Gerakan tersebut juga dikaitkan dengan upaya mencapai target penghapusan rumah tidak layak huni pada 2029.
DPRD Bali turut meminta Pemprov Bali meningkatkan ketegasan dalam menerapkan Peraturan Gubernur mengenai perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, serta sastra Bali. Dewan menilai aturan tersebut masih perlu diperkuat dalam pelaksanaannya karena penerapannya di lapangan masih kerap diabaikan.
Dengan persetujuan DPRD Bali tersebut, Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Dalam rapat tersebut Gubernur Bali Wayan Koster beserta jajaran OPD lainnya turut hadir.(den/updatebali)


