UPDATEBALI.com, MANGUPURA – Pemerintah Kabupaten Badung bersama DPRD Badung menyepakati Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Badung di Ruang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung, Kamis 13 Agustus 2026.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan perubahan anggaran turut dipengaruhi peningkatan pendapatan daerah. Dalam rancangan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan naik dari sekitar Rp9,5 triliun menjadi lebih dari Rp9,8 triliun atau bertambah sekitar Rp200 miliar.
Sejalan dengan peningkatan pendapatan, belanja daerah juga mengalami kenaikan sekitar Rp1,7 triliun. Dari sebelumnya lebih dari Rp11 triliun, belanja daerah dalam rancangan perubahan meningkat menjadi lebih dari Rp13 triliun.
Porsi terbesar belanja diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan jaringan baru. Bahkan, belanja infrastruktur dirancang mencapai 59,8 persen dengan alokasi belanja modal lebih dari Rp4 triliun.
“Ini luar biasa karena mungkin dalam sejarah baru pertama kali kita bisa mencapai belanja infrastruktur 59,8 persen. Belanja modal juga mencapai Rp.4 triliun lebih. Kondisi ini tentu harus kita jaga untuk meningkatkan daya dukung dan daya saing daerah. Kompetitor kita cukup banyak dan mereka juga sedang berbenah. Oleh karena itu, kita harus terus melakukan pembenahan kalau tidak ingin tertinggal,” ujarnya.
Adi Arnawa mengapresiasi DPRD Badung yang telah bersama-sama melakukan pembahasan hingga menghasilkan kesepakatan terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026.
Menurutnya, pengalokasian anggaran tersebut diarahkan untuk menopang sejumlah prioritas pembangunan Badung. Fokusnya mencakup penguatan kerukunan umat beragama dan pelestarian tradisi, adat, seni serta budaya Bali.
Prioritas lainnya meliputi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, sekaligus mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Pemkab Badung juga menempatkan integrasi sektor pertanian dengan pariwisata sebagai bagian dari agenda pembangunan. Di sisi infrastruktur, pemerintah memprioritaskan peningkatan kualitas infrastruktur publik serta pembangunan jaringan jalan baru.
Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi dan peningkatan kualitas pariwisata Badung turut masuk dalam prioritas yang akan didukung melalui anggaran perubahan tersebut.
Setelah kesepakatan dicapai, program-program yang telah dirancang selanjutnya akan diselaraskan dengan dokumen anggaran yang ada dan mengikuti proses evaluasi pemerintah.
Adi Arnawa mengatakan perubahan anggaran juga memberikan ruang untuk mempercepat sejumlah proyek infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas wilayah. Pembangunan jaringan jalan baru menjadi salah satu perhatian karena diharapkan mampu memperlancar hubungan antarwilayah di Badung.
“Prosesnya sudah kita lalui secara marathon, mulai dari pembahasan, pelaksanaan rencana, sampai perubahan dan koordinasi. Selanjutnya tentu kita sinergikan dengan program-program yang sudah ada dalam dokumen anggaran dan akan dievaluasi oleh pemerintah. Banyak perubahan belanja yang kita lakukan, termasuk untuk beberapa infrastruktur yang memang menjadi bagian dari konektivitas jalan-jalan yang sudah kita rancang. Ini yang kita dorong juga dalam perubahan, sehingga ke depan konektivitas antar wilayah bisa semakin baik. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rancang dan sepakati ini bisa menjadi berkah dan membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat,” tutupnya.(den/updatebali)