spot_img
spot_img
BerandaBaliNusa Penida Jadi Prioritas, Pemkab Klungkung Kucurkan Ratusan Miliar untuk Infrastruktur

Nusa Penida Jadi Prioritas, Pemkab Klungkung Kucurkan Ratusan Miliar untuk Infrastruktur

UPDATEBALI.comKLUNGKUNG – Pemerintah Kabupaten Klungkung mengarahkan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk mempercepat pembangunan di wilayah kepulauan, khususnya Kecamatan Nusa Penida.

Langkah tersebut diwujudkan melalui peningkatan signifikan alokasi belanja modal yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, hingga penguatan perlindungan sosial.

Pada APBD 2026, belanja modal Kabupaten Klungkung mencapai sekitar Rp407 miliar atau hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka Rp141 miliar. Peningkatan ini dilakukan meski pemerintah daerah menghadapi tantangan berupa berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat serta meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Bupati Klungkung I Made Satria menegaskan bahwa penambahan anggaran tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Baca Juga:  APBD 2026 Bangli Disahkan, Bupati Sedana Arta Dorong Pembangunan Berkelanjutan dan Inklusif

“Melalui APBD Tahun 2026, kami berupaya menghadirkan pembangunan yang lebih merata, khususnya bagi masyarakat Nusa Penida. Infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan hingga penyediaan air bersih menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah,” ujar Bupati Satria, Kamis 6 Agustus 2026.

Salah satu sektor yang memperoleh perhatian terbesar adalah pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan. Pemerintah menyiapkan anggaran untuk sejumlah ruas strategis, di antaranya peningkatan Jalan Sampalan–Toyapakeh sebesar Rp51,92 miliar, Jalan Suana–Pejukutan–Gepuh–Ambengan–Pelilit–Atuh Rp15 miliar, Jalan Bunga Mekar–Pura Kalibun–Prapat–Klumpu Rp10 miliar, Jalan Lingkar Ceningan Rp12 miliar, serta pembangunan akses menuju Broken Beach senilai Rp7 miliar.

Selain itu, sejumlah ruas jalan lainnya juga akan ditingkatkan maupun dipelihara, termasuk Jalan Pertigaan Klatak–Lembongan, Pertigaan Batumadeg–Batukandik, Telaga–Klumpu, Dusun Dungkap–Banjar Buluh, akses menuju Desa Pekraman Cemlagi, hingga pemeliharaan jalan, jembatan, drainase, dan trotoar di empat kecamatan.

Baca Juga:  Maknai Hari Raya Siwaratri, Wabup Suiasa Ajak Introspeksi Diri di Pura Lingga Bhuwana

Di luar sektor transportasi, APBD 2026 juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Pasar Mentigi Nusa Penida sebesar Rp47,83 miliar. Pemerintah turut memperkuat layanan air bersih melalui pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah di Desa Pejukutan senilai Rp15 miliar.

Bidang pendidikan memperoleh dukungan melalui peningkatan sarana dan prasarana SD dan SMP di Nusa Penida sebesar Rp7,92 miliar. Sementara sektor kesehatan diperkuat dengan pembangunan Gedung Central Sterile Supply Department (CSSD) RSUD Gema Santi senilai Rp4,86 miliar. Pemerintah juga mengalokasikan pembangunan rumah dinas di Kantor Polsubsektor Nusa Penida sebesar Rp1 miliar serta peningkatan jalan lingkungan di Kecamatan Nusa Penida.

Secara keseluruhan, nilai berbagai proyek fisik prioritas yang direncanakan pemerintah daerah mencapai lebih dari Rp200 miliar. Investasi tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan mutu pelayanan dasar, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus menunjang pengembangan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Klungkung.

Baca Juga:  Puluhan Siswa SMK Jawa Tengah Kunjungi Dealer Heronusa Bali

Selain pembangunan fisik, Pemkab Klungkung tetap memberikan perhatian terhadap aspek perlindungan sosial. Pemerintah menganggarkan lebih dari Rp46 miliar untuk menjamin kepesertaan masyarakat dalam Program BPJS Kesehatan serta lebih dari Rp3 miliar untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok pekerja rentan.

Bupati Satria menilai pembangunan infrastruktur dan jaminan sosial harus berjalan secara beriringan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Pembangunan ini merupakan investasi jangka panjang. Infrastruktur yang baik akan memperlancar mobilitas masyarakat, meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, memperkuat perekonomian lokal, sekaligus mendukung pengembangan destinasi wisata di Nusa Penida sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tutupnya.(yud/ub)

BERITA TERKAIT
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments