UPDATEBALI.com, SURABAYA – Pemerintah Kabupaten Klungkung terus memperkuat langkah pencegahan korupsi melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Klungkung I Made Satria saat mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di ruang Singhasari, Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Selasa 4 Agustus 2026.
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian tersebut menjadi forum strategis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pemerintahan yang bersih, meningkatkan pengawasan, serta membangun budaya kerja berlandaskan integritas.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah agenda menjadi pembahasan utama, mulai dari identifikasi risiko pada sektor strategis pemerintahan daerah, penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan, pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, hingga peran kepemimpinan kepala daerah dalam menciptakan pemerintahan yang berintegritas.
Bupati Satria menyambut positif pelaksanaan rakor tersebut. Menurutnya, penguatan sistem pemerintahan harus terus dilakukan agar seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ia menegaskan, hasil rakor tersebut akan menjadi perhatian bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Klungkung, terutama dalam memperkuat pengendalian internal dan mencegah potensi risiko dalam pelaksanaan program pemerintahan.
“Jadi mengikuti rakor ini merupakan wujud komitmen nyata Pemkab Klungkung dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Maka dari itu saya mengajar seluruh OPD agar menindaklanjuti poin-poin penting pencegahan risiko serta memperkuat pengawasan internal secara berkelanjutan sehingga Pencegahan korupsi bukan hanya sebatas kepatuhan administratif, melainkan budaya kerja dan pelayanan publik yang berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat,” harap Bupati Satria.
Bupati Satria berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dapat menjadikan upaya pencegahan korupsi sebagai bagian dari budaya kerja sehari-hari. Dengan pengawasan yang kuat dan kepatuhan terhadap regulasi, penyelenggaraan pemerintahan diharapkan semakin efektif, profesional, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Pemkab Klungkung menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat reformasi birokrasi serta menciptakan pemerintahan daerah yang bersih, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik.(yud/ub)
