UPDATEBALI.com, SURABAYA – Pemerintah Kabupaten Badung menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi pemerintah daerah se-Jawa Timur dan Bali di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa, 4 Agustus 2026.
Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta hadir mewakili Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dalam forum yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tersebut.
Rapat koordinasi menjadi wadah konsolidasi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat budaya integritas, meningkatkan akuntabilitas, memperbaiki sistem pengawasan berbasis risiko, serta mendorong langkah-langkah pencegahan korupsi melalui penyempurnaan tata kelola pemerintahan.
Kegiatan itu dihadiri Sekretaris Jenderal Kemendagri beserta jajaran pejabat pratama, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, para deputi KPK RI, Gubernur Jawa Timur bersama jajaran kepala daerah di Jawa Timur.
Dari Provinsi Bali, hadir Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta bersama sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah, di antaranya Wakil Wali Kota Denpasar, Wakil Bupati Tabanan, Wakil Bupati Gianyar, Bupati Bangli, Bupati Klungkung, Bupati Buleleng, serta Wakil Bupati Jembrana.
Usai mengikuti rakor, Bagus Alit Sucipta menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung mendukung penuh berbagai langkah pemerintah dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi.
“Pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mencegah korupsi melalui perbaikan sistem, peningkatan pengawasan, serta penguatan budaya integritas di seluruh perangkat daerah,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan integritas tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan daerah, tetapi juga seluruh perangkat pemerintah agar pelayanan kepada masyarakat berjalan secara profesional dan akuntabel.
Ia menjelaskan, salah satu fokus utama pembahasan dalam rakor adalah meningkatkan komitmen kepala daerah bersama unsur eksekutif dan legislatif dalam membangun pemerintahan yang bersih melalui penguatan sistem pengawasan dan tata kelola.
“Forum ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi dan penguatan instrumen pengawasan guna mencegah praktik korupsi secara terpadu di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur dan Bali,” jelas Wabup Badung sembari menambahkan pentingnya sinergi antar daerah dan antar instansi dalam menyamakan langkah strategis pemberantasan korupsi serta memperkuat sistem pengawasan yang berkelanjutan.
Dalam pidato kuncinya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya kepemimpinan kepala daerah yang berintegritas sebagai fondasi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, dan akuntabel.
Kemendagri juga mendorong pemerintah daerah memperkuat pengendalian internal, manajemen risiko, serta akuntabilitas sebagai langkah preventif untuk meminimalkan potensi penyimpangan.
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan integritas kepala daerah, pembenahan sistem tata kelola, serta pembangunan mekanisme pengawasan yang mampu menutup peluang terjadinya praktik korupsi.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, Kemendagri, KPK, BPKP, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.(den/ub)
