UPDATEBALI.com, DENPASAR – Institute for Essential Services Reform (IESR) menegaskan pentingnya percepatan pemanfaatan energi surya sebagai langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, memperkuat kemandirian energi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi rendah karbon.
Komitmen tersebut menjadi fokus utama dalam pembukaan Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 yang digelar pada 14–16 Juli 2026 di The Meru Sanur, Bali.
Untuk pertama kalinya sejak diselenggarakan pada 2022, forum tahunan ini berlangsung di luar Jakarta. ISS 2026 merupakan kolaborasi IESR bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Provinsi Bali, dan Dewan Energi Nasional (DEN).
Pembukaan ISS 2026 dilakukan oleh Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, serta dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal, dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena.
Fabby Tumiwa mengatakan dipilihnya Bali sebagai lokasi penyelenggaraan bukan tanpa alasan. Menurutnya, Bali bersama NTB dan NTT telah lebih dahulu menunjukkan komitmen dalam mencapai target net-zero emission (NZE), sehingga memiliki peluang besar menjadi penggerak pengembangan energi surya nasional.
“Tahun ini untuk pertama kalinya Indonesia Solar Summit diselenggarakan di luar Jakarta dan kami memilih Bali bukan tanpa alasan. Bali, NTB, dan NTT telah bersama-sama menegaskan target menuju net-zero emission. Ketiga provinsi ini memiliki modal menjadi motor transisi energi surya di Indonesia, bukan hanya karena radiasi matahari yang tinggi, tetapi juga karena telah mengambil langkah konkret lebih awal dibandingkan banyak daerah lain,” ujar Fabby saat diwawancarai seusai acara pembukaan ISS 2026.
Ia menilai Indonesia kini telah memasuki fase baru dalam pengembangan energi surya. Persoalan bukan lagi mengenai besarnya potensi, melainkan bagaimana mengubah potensi tersebut menjadi investasi, proyek listrik hijau, penciptaan lapangan kerja, serta manfaat ekonomi yang nyata.
“Bukan lagi apakah kita memiliki potensi energi surya, tetapi bagaimana mengubah potensi itu menjadi investasi, proyek listrik hijau, penciptaan lapangan kerja, dan manfaat ekonomi yang nyata. Itulah tantangan di balik program 100 GW tenaga surya yang menjadi bagian dari strategi mencapai kemandirian energi nasional,” katanya.
Fabby menjelaskan potensi teknis energi surya Indonesia mencapai sekitar 3.300 GW, bahkan berbagai kajian menunjukkan potensinya dapat mencapai lebih dari 20.000 GW tergantung pemanfaatan lahan. Sementara secara global, kapasitas pembangkit listrik tenaga surya terus meningkat dengan penambahan sekitar 700 GW sepanjang 2025 sehingga total kapasitas dunia mencapai sekitar 3 terawatt.
Menurutnya, Indonesia perlu belajar dari berbagai negara yang berhasil mempercepat pengembangan energi surya melalui kebijakan yang konsisten, dukungan industri, penguatan jaringan listrik, serta keterlibatan pemerintah daerah.
“Keberhasilan transisi energi tidak hanya ditentukan oleh target nasional yang ambisius, tetapi juga kemampuan seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam arah yang sama. Pemerintah pusat menyiapkan kebijakan, PLN membangun sistem kelistrikan, sedangkan implementasi berlangsung di daerah. Karena itu, pemerintah daerah memegang peranan yang sangat strategis,” ucapnya.
Fabby menambahkan setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pendekatan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) juga harus disesuaikan dengan potensi lokal.
“Bali dapat menjadi contoh destinasi pariwisata rendah karbon berbasis energi surya. NTB berpeluang mengembangkan ekosistem surya dan penyimpanan energi untuk mendukung industri hijau, sedangkan NTT dengan potensi sekitar 369 GWp dapat berkembang menjadi salah satu pusat energi terbarukan nasional,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, IESR juga meluncurkan laporan “Peta Jalan Pengembangan Industri Rantai Pasok Fotovoltaik Surya Domestik di Indonesia”. Kajian tersebut menilai Indonesia memiliki peluang besar membangun industri surya terintegrasi, namun memerlukan kepastian pasar, regulasi yang konsisten, penguatan kapasitas industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta riset dan inovasi.
“Kami menekankan bahwa pengembangan industri PLTS dalam negeri membutuhkan pembenahan pada empat aspek utama, yaitu pasar, kapasitas industri, sumber daya manusia, serta riset dan pengembangan. Pemerintah perlu menghadirkan regulasi yang konsisten agar industri dan investor memperoleh kepastian,” tegas Fabby.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan Pemerintah Provinsi Bali terus menjalankan strategi Bali Mandiri Energi yang berpijak pada visi pembangunan berbasis kearifan lokal Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Menurutnya, menjaga kelestarian alam merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas hidup masyarakat Bali.
“Kalau alam kita bersih, maka kehidupan masyarakat juga akan sehat. Sebaliknya, apabila lingkungan kotor, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh manusia. Karena itu, pembangunan Bali harus berjalan selaras dengan alam,” kata Koster.
Ia menjelaskan Bali memiliki luas wilayah sekitar 5.590 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 4,5 juta jiwa, namun setiap tahun menerima lebih dari 16 juta kunjungan wisatawan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan energi bersih semakin mendesak.
Dalam strategi Bali Mandiri Energi, pemerintah daerah akan meningkatkan kapasitas penyediaan listrik hingga 2030 dengan mengoptimalkan pembangunan PLTS, baik PLTS atap maupun PLTS terapung.
“Salah satu program strategis yang menonjol adalah menjadikan Pulau Nusa Penida sebagai percontohan Green Island dengan target 100 persen energi terbarukan pada 2030. Program ini juga diarahkan agar seluruh mobilitas di kawasan tersebut menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai sehingga Nusa Penida menjadi kawasan rendah emisi dan rendah karbon,” tegas Koster.
Pada hari pertama penyelenggaraan ISS 2026, IESR juga memberikan Solar Awards kepada sejumlah pihak yang dinilai konsisten mendorong pemanfaatan energi surya di Indonesia. Penghargaan kategori pemerintah daerah diberikan kepada Provinsi Jawa Barat, kategori universitas diraih Universitas Gadjah Mada (UGM), sedangkan kategori industri diberikan kepada Danone Indonesia atas komitmennya dalam dekarbonisasi operasional melalui pemanfaatan PLTS.
Dalam forum yang sama, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyatakan daerahnya siap mendukung pengembangan program PLTS nasional 100 GW. NTB saat ini telah memiliki empat PLTS berkapasitas masing-masing 5 MW yang beroperasi sejak 2019 di Pringgabaya, Selong, Sengkol, dan Sambelia.
“Kami siap berkontribusi dalam pengembangan PLTS 100 GW bersama Bali dan NTT. NTB dapat fokus menyiapkan pembangkit listrik tenaga surya dengan potensi kontribusi sekitar 10 GW, sementara pemerintah pusat memperkuat perencanaan sistem kelistrikan nasional,” ujar Lalu.
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan wilayahnya memiliki potensi energi surya sekitar 369.500 MWp dengan tingkat radiasi matahari yang sangat baik sehingga layak dikembangkan sebagai pusat energi terbarukan.
“Pengembangan PLTS di NTT harus menjadi strategi dedieselisasi sekaligus peningkatan ekonomi daerah. Energi surya tidak hanya menggantikan PLTD di pulau-pulau kecil, tetapi juga mendukung pertanian, penyediaan air bersih, perikanan, UMKM, hingga sektor pariwisata,” kata Emanuel.(den/ub)
 2026 yang digelar pada 14–16 Juli 2026 di The Meru Sanur.){kind=link}