UPDATEBALI.com, JEMBRANA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana mulai mempercepat pembaruan data perlindungan sosial (Perlinsos) melalui pendataan berbasis digital dengan melibatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).
Program tersebut resmi dimulai pada Jumat, 10 Juli 2026 dengan menugaskan ASN sebagai Agen Perlinsos yang turun langsung ke tengah masyarakat.
Kebijakan ini dilakukan untuk membangun basis data penerima bantuan sosial yang lebih akurat, mutakhir, dan sesuai kondisi riil di lapangan. Melalui sistem digital, pemerintah ingin memastikan berbagai program bantuan sosial dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, I Made Budiasa, mengatakan seluruh ASN kini memiliki peran tambahan sebagai ujung tombak dalam melakukan pendataan sekaligus verifikasi calon penerima bantuan sosial di wilayah yang telah ditentukan.
“Mulai hari ini seluruh ASN kita bergerak ke lapangan sebagai Agen Perlinsos. Mereka menjadi ujung tombak untuk memastikan data masyarakat benar-benar sesuai kondisi di lapangan. Dengan data yang valid, bantuan pemerintah bisa lebih tepat sasaran,” ujar Sekda Budiasa sesuai amanat dan arahan pimpinan, Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan.
Menurut Budiasa, digitalisasi data Perlinsos menjadi langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola data penerima bantuan. Selain mengurangi potensi data ganda, sistem ini juga diharapkan mampu mempercepat pembaruan data sekaligus meningkatkan transparansi dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial.
Pendataan dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana tanpa terkecuali. Setiap ASN telah memperoleh wilayah penugasan masing-masing dan akan berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun kelurahan untuk melakukan verifikasi langsung kepada warga.
Dalam pelaksanaannya, petugas menggunakan aplikasi digital yang telah disiapkan pemerintah. Data yang diverifikasi meliputi identitas keluarga, kondisi sosial ekonomi, hingga kelayakan masyarakat sebagai calon penerima manfaat berbagai program bantuan pemerintah.
Pemkab Jembrana menargetkan proses pendataan selesai dalam waktu kurang dari satu bulan. Hingga 31 Juli 2026, seluruh kepala keluarga (KK) di wilayah penugasan masing-masing Agen Perlinsos ditargetkan telah terdata dalam sistem digital Perlinsos.
Budiasa berharap keterlibatan seluruh ASN dapat mempercepat terwujudnya satu data perlindungan sosial yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan sosial di daerah.
“Keberhasilan program ini juga membutuhkan dukungan masyarakat. Karena itu kami mengajak seluruh warga memberikan informasi yang benar kepada petugas agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan,” pungkasnya.
Selain mengajak masyarakat memberikan data yang valid, Pemkab Jembrana juga meminta dukungan pemerintah desa, perangkat kewilayahan, dan seluruh elemen masyarakat agar pelaksanaan pendataan digital berjalan lancar.
Kolaborasi seluruh pihak diharapkan mampu menghadirkan sistem perlindungan sosial yang lebih adaptif, transparan, dan tepat sasaran di era digital.(yud/ub)
 Jembrana mulai mempercepat pembaruan data perlindungan sosial (Perlinsos) melalui pendataan){kind=link}