UPDATEBALI.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Bali menyatakan kesiapan penuh mendukung program digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang digagas pemerintah pusat.
Sebagai salah satu daerah percontohan, Bali menargetkan proses pendaftaran penerima program tersebut dapat diselesaikan paling lambat akhir Juli 2026.
Komitmen itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di 43 kabupaten/kota yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026.
Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu juga membahas persiapan kunjungan kerja Presiden RI ke Surabaya dan Bali pada Juli mendatang untuk meninjau pelaksanaan program percontohan digitalisasi bantuan sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat yang menunjuk Bali sebagai salah satu wilayah piloting digitalisasi bansos.
“Kami memandang program ini sangat penting dan memang harus segera diterapkan untuk penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran dan akuntabel. Jadi, kami sangat mendukung program ini,” ujar Koster.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan tahapan implementasi program. Meski demikian, capaian pendaftaran penerima manfaat masih belum optimal karena dalam dua pekan terakhir masyarakat Bali disibukkan dengan rangkaian hari raya keagamaan.
“Ini karena dalam dua minggu terakhir di Bali banyak hari raya. Sepulang dari rakor ini, kami akan tancap gas. Secara sistem, kami telah menyusun tahapan yang konkret untuk dilaksanakan,” katanya.
Menurut Koster, dengan luas wilayah yang relatif kecil, Bali memiliki peluang untuk menyelesaikan proses pendaftaran lebih cepat dibanding daerah lain. Karena itu, ia menargetkan seluruh proses pendaftaran selesai paling lambat akhir Juli 2026.
“Bali ini kecil, jadi seharusnya bisa lebih cepat,” imbuhnya.
Untuk mempercepat pelaksanaan di lapangan, Koster juga meminta dukungan penambahan agen pendamping agar proses pendaftaran dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat banjar.
“Terkait rencana kunjungan Bapak Presiden, kami akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam program digitalisasi bansos. Ia meminta kepala daerah yang menjadi lokasi percontohan menjaga kekompakan agar target pendaftaran dapat segera tercapai.
Luhut juga memberikan apresiasi khusus kepada Pemerintah Provinsi Bali yang dinilai menunjukkan keseriusan dalam mengawal implementasi program tersebut.
“Paling lambat, saya harap akhir Agustus pendaftaran telah rampung sehingga peluncuran bisa dipercepat,” ujarnya.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa rakor tersebut digelar untuk mempercepat transformasi penyaluran program perlindungan sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) serta memperluas pelaksanaan piloting digitalisasi perlindungan sosial di 43 kabupaten/kota.
Menurut Tito, percepatan digitalisasi ini diharapkan menjadi fondasi pengembangan Government Technology (GovTech) sehingga penyaluran bantuan sosial ke depan semakin tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.(yud/ub)
 yang digagas pemerintah pusat){kind=link}