UPDATEBALI.com, DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar terus mempercepat transformasi ekonomi daerah melalui penguatan digitalisasi transaksi keuangan dan pengendalian inflasi.
Upaya tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar yang digelar di Aston Denpasar Hotel and Convention Center, Rabu, 24 Juni 2026.
Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Ronald D. Parluhutan, Kepala Bulog Provinsi Bali Simon Melki Sedek, Direktur Teknologi Informasi BPD Bali IB Gede Setia Yasa, serta sejumlah pemangku kepentingan dari instansi vertikal dan perangkat daerah.
Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menegaskan bahwa digitalisasi daerah menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia menyebut transformasi digital tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada kemudahan dan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Upaya tersebut dinilai sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar yang terus menunjukkan tren positif di tengah tantangan ekonomi global,” ujar Jaya Negara.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap inovasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar yang dinilai berhasil meningkatkan pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak. Di tengah keterbatasan fiskal akibat penurunan transfer ke daerah, inovasi digital disebut menjadi faktor penting pengungkit penerimaan.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Ronald D. Parluhutan mengapresiasi sinergi Pemerintah Kota Denpasar dalam menjaga stabilitas harga.
Ia menegaskan bahwa Denpasar memiliki peran besar terhadap pembentukan Indeks Harga Konsumen (IHK) Bali sehingga stabilitas harga di daerah ini turut memengaruhi inflasi provinsi secara keseluruhan. Namun, ia mengingatkan agar kewaspadaan tetap dijaga terhadap potensi kenaikan harga, terutama pada komoditas pangan.
Ketua Harian TP2DD dan TPID Kota Denpasar yang juga Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, didampingi Plt. Kepala Bapenda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Adi Merta, melaporkan bahwa TPID terus menjalankan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Sejumlah langkah telah dilakukan seperti operasi pasar, bazar pangan, pemantauan stok komoditas strategis, serta penguatan kerja sama antar daerah. Di sisi lain, implementasi pembayaran digital untuk pajak daerah telah mencapai 95 persen, menunjukkan meningkatnya budaya transaksi non-tunai di Kota Denpasar.
“Melalui kolaborasi dan inovasi yang terus diperkuat, Pemerintah Kota Denpasar optimistis mampu menjaga stabilitas harga, mempercepat transformasi digital, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Jaya Negara juga meluncurkan dua inovasi baru, yakni Kedai Pasar sebagai kawasan ekonomi digital terintegrasi di Panjer, Sesetan, dan Sidekarya, serta SMALDING (Smart Building Dharma Negara Alaya) sebagai model tata kelola aset pemerintah berbasis digital.
Selain itu, Pemkot Denpasar memberikan penghargaan kepada perangkat daerah dengan capaian transaksi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) tertinggi, yakni Sekretariat Daerah Kota Denpasar, Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
Penghargaan juga diberikan kepada sejumlah puskesmas dengan kinerja transaksi digital terbaik sebagai bentuk apresiasi atas percepatan digitalisasi layanan publik.(per/ub)
