UPDATEBALI.com, DENPASAR – Pemerintah Kabupaten Jembrana kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Raihan tersebut menjadi yang ke-12 kali secara berturut-turut bagi Kabupaten Jembrana.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, kepada Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan dan Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi dalam agenda yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Senin 8 Juni 2026.
Meski kembali mencatatkan capaian positif, Bupati Kembang Hartawan menegaskan bahwa opini WTP tidak boleh dimaknai sebatas penghargaan tahunan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan konsekuensi dari tata kelola keuangan yang baik dan harus terus dipertahankan melalui kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah.
“WTP yang kita raih hari ini sebenarnya melalui proses yang panjang. Kita sudah mulai mendapatkan opini WTP ini sejak 12 tahun yang lalu dan berhasil mempertahankannya hingga kini. Namun, opini WTP bukanlah sebuah piala prestasi, melainkan standar kewajiban yang memang harus dipenuhi melalui komitmen dan kerja keras yang konsisten, bahkan mutlak untuk terus ditingkatkan untuk tata kelola APBD yang lebih baik,”tegas Bupati Kembang usai acara.
Menurut Kembang, opini WTP merupakan standar minimum yang wajib dicapai dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Karena itu, keberhasilan mempertahankan predikat tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah.
Ia juga menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta berbagai pemangku kepentingan yang selama ini mendukung pengelolaan keuangan daerah.
“Capaian ke-12 ini merupakan buah dari koordinasi dan kerja sama yang kokoh antara Pemkab Jembrana dan DPRD Kabupaten Jembrana beserta segenap stakeholdernya ,” sambungnya .
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Jembrana berkomitmen menjadikan seluruh catatan dan rekomendasi dari BPK sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Langkah tersebut akan diwujudkan melalui peningkatan efektivitas penggunaan anggaran, efisiensi belanja daerah, serta penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mendukung terwujudnya visi Jembrana Maju, Harmoni, Bermartabat sekaligus memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar tidak cepat berpuas diri meskipun berhasil meraih opini WTP. Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan yang baik dapat diterjemahkan menjadi program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Capaian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan motivasi berkelanjutan. Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintah kabupaten/kota diharapkan tidak berpuas diri dan terus meningkatkan kualitas kinerja demi pelayanan masyarakat yang lebih baik,” ucapnya.
Turut mendampingi Bupati Jembrana dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana I Made Budiasa serta Inspektur Kabupaten Jembrana Ni Wayan Koriani.(yud/ub)
 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI){kind=link}