spot_img
spot_img
BerandaBaliGubernur Bali dan BPK RI Perkuat Sinergi Tata Kelola Keuangan, Dukung Pembangunan...

Gubernur Bali dan BPK RI Perkuat Sinergi Tata Kelola Keuangan, Dukung Pembangunan Bali Terintegrasi

UPDATEBALI.com, DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama Pimpinan I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan keuangan negara yang tertib administrasi guna mendukung pembangunan Bali secara terintegrasi melalui konsep One Island, One Management atau Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola.

Komitmen tersebut disampaikan dalam acara Gala Dinner Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali terkait Pemeriksaan Tahun 2026 pada Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Minggu, 7 Juni 2026 malam.

Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, Inspektur Daerah Militer (Irdam) IX/Udayana, perwakilan BNN Provinsi Bali, Inspektur Daerah Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana, Kepala Badan Pendapatan Daerah I Dewa Tagel Wirasa, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali I Ketut Maduyasa.

Baca Juga:  Kehadiran Wayan Koster di Pernikahan Tokoh Demokrat Buleleng, Curi Perhatian Tamu Undangan

Dalam sambutannya, Gubernur Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pertemuan tersebut sebagai wadah memperkuat komunikasi dan kolaborasi antarlembaga dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pengawasan keuangan negara.

Menurut Koster, pengalaman yang diperolehnya saat terlibat dalam pengelolaan keuangan negara melalui Badan Anggaran DPR RI menjadi dasar dalam membangun tata kelola keuangan yang akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Ia menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diarahkan untuk bekerja sesuai fakta, mematuhi regulasi yang berlaku, serta menjadikan rekomendasi BPK sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

“Arahan BPK juga selalu kami jadikan pedoman agar pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, jadi sejauh ini pembangunan di Bali kalau diukur dari akuntabilitas dan transparansinya, kualitas pengelolaan APBD di Pemerintah Provinsi Bali secara administratif selalu mendapat penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara berturut-turut, 12 kali,” ujarnya.

Baca Juga:  Satgas Passus TNI Gelar Simulasi Pengamanan Antiteror Jelang KTT G20

Ia menambahkan, capaian opini WTP tersebut tidak hanya menjadi prestasi administratif semata, tetapi harus mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun moral.

Pada kesempatan itu, Koster juga kembali menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan Bali yang terintegrasi melalui konsep One Island, One Management. Menurutnya, karakteristik Bali sebagai pulau yang relatif kecil menuntut adanya kesatuan arah kebijakan dan tata kelola pembangunan agar tidak terjadi ego sektoral maupun wilayah.

“Bali yang kecil, kalau dibangun dengan egoisme wilayah antar sektor, maka Bali akan rusak, jadi Bali harus dijaga secara utuh dan pembangunannya harus melihat kebutuhan secara keseluruhan masyarakat Bali,” jelasnya.

Sementara itu, Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menilai tantangan pembangunan Bali ke depan akan semakin kompleks sehingga diperlukan kerja sama yang lebih kuat antar seluruh pemangku kepentingan.

Baca Juga:  Momen Idul Fitri di Klungkung, Bupati Satria Tekankan Pesan Toleransi

Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian prestasi, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Karena itu, sinergi dalam pengelolaan keuangan negara menjadi faktor penting untuk mendukung lahirnya kebijakan publik yang efektif dan berkelanjutan.

Nyoman juga mengapresiasi konsep One Island, One Management yang digagas Gubernur Bali sebagai pendekatan strategis dalam menjaga keseimbangan pembangunan di Pulau Dewata.

“Ini konsep yang sangat bagus, namun untuk menyelesaikan banyak tantangan ke depan di Bali, BPK meminta semua di Provinsi Bali bersinergi dalam melakukan pengelolaan keuangan negara secara tertib administrasi untuk mewujudkan kebijakan publik yang berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi seluruh unsur pemerintahan, aparat penegak hukum, lembaga pengawas, dan instansi terkait menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan Bali di masa mendatang.

“Sinergi Bapak/Ibu semua, sangat penting dalam menyelesaikan banyak tantangan Bali ke depan,” tutupnya. (yud/ub)

BERITA TERKAIT
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments