UPDATEBALI.com, Lombok Tengah – Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menyatakan, sebanyak 600 nelayan dan pembudidaya ikan air tawar bakal diberikan sertifikat tanah melaluinya program Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) di 2022.
“Oara nelayan yang diajukan tersebar di wilayah Pujut, Praya Barat dan di wilayah Utara Lombok Tengah,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Tengah Muhamad Kamrin di Praya, Rabu (01/6/2022).
Program yang dilaksanakan untuk meningkatkan ekonomi para nelayan tersebut dilakukan sejak tahun 2010, namun dampak pandemi COVID-19 program tersebut tidak dilaksanakan dan dilanjutkan di 2022 setelah pandemi aman dan terkendali.
“Program ini dilaksanakan secara bertahap, karena keterbatasan anggaran,” katanya.
Ia mengatakan, tujuan program tersebut adalah untuk memberikan fasilitas kepada para nelayan untuk memperoleh modal dalam mengembangkan usahanya, karena aset yang mereka miliki berupa perahu tidak bisa dijadikan jaminan saat akan melakukan pinjaman modal.
Dengan adanya sertifikat tanah yang diberikan tersebut, bisa dimanfaatkan oleh para nelayan untuk dijadikan jaminan dalam memperoleh tambahan modal.
“Nelayan punya tanah hanya untuk rumah, itulah yang dibuatkan sertifikat untuk bisa dijadikan jaminan,” katanya.
Program dari kementerian kelautan dan perikanan kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut diberikan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya para nelayan.
“Program ini diberikan secara gratis,” katanya.
Berdasarkan data sementara jumlah nelayan di Lombok Timur mencapai 9000 orang, namun tidak semua bisa mendapatkan program tersebut, karena sertifikat tersebut diberikan kepada nelayan yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan.
“Ini salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.(ub/antara)
