UPDATEBALI.com, DENPASAR – Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mempresentasikan program unggulan Kota Denpasar, Perlindungan Petani (Farmers Protection Program), pada CityNet Executive Committee Meeting ke-45 Asia Pacific, yang berlangsung di Bali Beach Convention Center, Sanur, Senin 27 Oktober 2025.
Forum ini mempertemukan pemimpin kota dari seluruh kawasan Asia Pasifik untuk berbagi praktik terbaik dalam mewujudkan kota berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Walikota Jaya Negara hadir bersama Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa dan jajaran pimpinan OPD Pemkot Denpasar. Ia menekankan bahwa Program Perlindungan Petani menjadi tonggak nyata upaya Denpasar dalam menjaga keberlanjutan pertanian perkotaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
“Petani adalah garda kehidupan. Melalui program ini, kami memastikan mereka mendapat perlindungan sosial inklusif dan dukungan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga ketahanan pangan tetap terjaga di tengah perkembangan kota yang pesat,” ujar Jaya Negara di hadapan delegasi internasional.
Program ini mengintegrasikan filosofi Tri Hita Karana dan Nangun Sat Kerthi Loka Bali, menyeimbangkan pembangunan modern dan pelestarian budaya. Strategi implementasinya dibagi dalam tiga tahap:
- Intervensi Hulu – Pembebasan PBB-P2 untuk lahan pertanian produktif, sawah ekowisata, dan sawah murni sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2023. Dukungan tambahan diberikan Pemprov Bali untuk pemeliharaan balai subak dan kegiatan keagamaan.
- Intervensi Tengah – Penyaluran Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), fasilitasi peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta pemberian insentif bulanan kepada pekaseh dan pangliman subak.
- Intervensi Hilir – Pembelian beras petani lokal oleh ASN Pemkot Denpasar, memperkuat rantai ekonomi lokal dan menjaga stabilitas harga.
Selain itu, Pemkot Denpasar menetapkan Kawasan Subak Lestari “Made Ayu Intan” sebagai Subak Abadi, mencakup Subak Anggabaya, Umalayu, Umadesa, Intaran Barat, dan Intaran Timur, sebagai komitmen menjaga warisan budaya pertanian Bali yang diakui UNESCO sejak 2012.
“Program ini dijalankan melalui kolaborasi lintas sektor, dari pemerintah, akademisi, swasta, hingga organisasi internasional, memastikan keberlanjutan dari perencanaan, pendanaan, hingga pengawasan lapangan,” tambah Jaya Negara.
Kebijakan pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat juga tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Denpasar 2024 yang mencapai 85,11, tertinggi di Bali.
Sebagai penutup sesi, Walikota Jaya Negara menerima “Harmonious City Award 2025” dari CityNet bekerja sama dengan ESCAP dan Pemerintah Metropolitan Seoul. Penghargaan ini mengapresiasi keberhasilan Denpasar mewujudkan keberlanjutan dan kesejahteraan sosial melalui Program Perlindungan Petani, yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal CityNet, Vijay Jagannathan, di hadapan delegasi internasional.(per/ub)
