UPDATEBALI.com, JEMBRANA – Bupati Jembrana menanggapi Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Jembrana Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Tanggapan dan Jawaban Bupati Jembrana dibacakan oleh Wakil Bupati Jembrana IGN Patriana Krisna (Ipat) pada Rapat Paripurna III masa persidangan III tahun sidang 2022/2023 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Jembrana Ni Made Sri Sutharmi dihadiri Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jembrana I Wayan Suardika dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jembrana I Made Putu Yudha Baskara. Kamis 22 Juni 2023 di Ruang Sidang Utama DPRD Jembrana.
Menanggapi atas apresiasi dan pandangan seluruh fraksi dewan terhadap opini WTP Pemerintah Kabupaten Jembrana dari BPK-RI serta terkait ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Wabup Patriana Krisna (Ipat) menyampaikan apresiasi atas saran dan masukan yang telah diberikan.
"Terima kasih atas apresiasi yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi terhadap prestasi kita bersama untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 9 (sembilan) kali berturut-turut dari BPK RI, Kami berkomitmen untuk segera menindaklanjuti kelemahan-kelemahan yang masih terjadi sebagaimana saran Dewan yang Terhormat, sehingga kedepan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran dapat dilaksanakan dengan lebih baik," kata Wabup Ipat.
Selanjutnya, mengenai Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Wabup Ipat menyatakan sependapat untuk senantiasa lebih mengoptimalkan realisasi PAD.
"Kami senantiasa melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PAD dengan melakukan inovasi dan terobosan untuk bisa menggali dan meningkatkan sumber-sumber potensi Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kabupaten Jembrana," imbuhnya.
Kemudian mengenai belanja daerah, pihaknya mengatakan Pemerintah Kabupaten Jembrana senantiasa berupaya untuk memaksimalkan realisasinya sehingga seluruh program dan kegiatan yang telah dirancang dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
"Kami telah mengambil langkah konkrit dengan mengintruksikan seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia (tender/seleksi) di Triwulan I untuk kegiatan-kegiatan yang proses pemilihan penyedianya harus dilakukan melalui proses tender/seleksi.
Dengan demikian, kegiatan yang direncanakan bisa tepat waktu dan serta meminimalisir SILPA ", pungkasnya.(ang/ub)
