UPDATEBALI.com, DENPASAR – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali menggelar High Level Meeting (HLM) pada Selasa, 15 Juli 2025, untuk merumuskan langkah antisipatif terhadap potensi gangguan distribusi barang akibat kerusakan pada jalur utama Nasional Gilimanuk–Denpasar.
Pertemuan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, dengan dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, serta Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian.
Turut hadir pula Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, perwakilan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur–Bali, Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, Bulog, serta perwakilan TPID Kabupaten Tabanan dan Jembrana.
Dalam paparannya, BPS menyampaikan perkembangan inflasi Bali pada Juni 2025 tercatat 0,44% (mtm), sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 0,19% (mtm). Harga sebagian besar komoditas relatif stabil, meski beberapa bahan pangan mengalami kenaikan ringan akibat faktor cuaca.
“Yang perlu diwaspadai adalah dampak kerusakan jalan nasional di Tabanan yang dapat menghambat distribusi pangan dan logistik penting lainnya,” jelas Erwin.
Setelah paparan inflasi, rapat dilanjutkan dengan diskusi langkah mitigasi. BBPJN Jatim–Bali melaporkan bahwa proses perbaikan jalan dilakukan non-stop selama 24 jam dengan dukungan berbagai pihak. Jalur yang ambles ditargetkan sudah bisa dilewati kembali pada akhir pekan, 20 Juli 2025, lebih cepat dari estimasi awal. Perbaikan ini akan menghasilkan kualitas jalan yang lebih kuat dan mampu menampung kendaraan berat pengangkut BBM dan LPG.
Selama proses perbaikan, distribusi logistik dialihkan melalui rute alternatif. Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas memastikan pasokan BBM dan LPG tetap aman, dengan penyesuaian rute distribusi, penambahan jam operasional, serta simulasi distribusi di wilayah terdampak seperti Tabanan, Jembrana, Bangli, Karangasem, dan Buleleng. Pemerintah daerah bersama kepolisian, desa adat, dan pelaku usaha juga terus berkoordinasi untuk memastikan kelancaran distribusi.
Sekda Bali, Dewa Made Indra, menegaskan pentingnya menjaga ketersediaan pangan selama jalur utama diperbaiki. TPID diminta mempercepat kerja sama antar daerah dengan wilayah sentra produksi, memperlancar distribusi beras SPHP dan MinyaKita melalui jaringan Rumah Pangan Kita dan Toko Pangan Kita, serta mendorong gerakan urban farming melalui pembagian bibit cabai, tomat, dan terong.
“Dengan koordinasi yang solid bersama seluruh pemangku kepentingan, kami optimis ketersediaan pangan dan energi tetap terjaga. Langkah-langkah ini juga mendukung pencapaian target inflasi nasional sebesar 2,5% ± 1%,” kata Made Indra. (yan/ub)
 Provinsi Bali menggelar High Level Meeting (HLM) pada Selasa, 15 Juli 2025){kind=link}