UPDATEBALI.com, DENPASAR – Menyikapi dinamika distribusi LPG 3 Kg, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnaker ESDM) menggelar rapat koordinasi (Rakor) di Ruang Rapat Siddhakarya, Kantor Disnaker ESDM Bali, pada Selasa, 4 Februari 2025.
Rakor tersebut melibatkan berbagai pihak, antara lain PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas Bali, dan Tim Pengawasan Terpadu Disperindag, untuk membahas tindak lanjut arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menginstruksikan Kementerian ESDM mengaktifkan kembali distribusi LPG 3 Kg di tingkat pengecer.
Rakor ini dipimpin oleh Kadisnaker ESDM Bali, Ida Bagus Setiawan, dan dihadiri oleh berbagai pejabat terkait, termasuk Sales Area Manager (SAM) Retail Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus wilayah Bali, Endo Eko Satryo, dan Ketua Hiswana Migas Bali, Dewa Putu Ananta.
Endo Eko Satryo menjelaskan bahwa sejak 1 Februari 2025, kebijakan yang tidak melayani penjualan LPG 3 Kg di tingkat pengecer diberlakukan, dan telah dilakukan sosialisasi ke pangkalan.
“Meskipun stok LPG 3 Kg dipastikan aman, kebijakan ini memicu gejolak masyarakat yang harus membeli langsung ke pangkalan,” ungkapnya.
Merespon hal tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan untuk mengaktifkan kembali penjualan LPG 3 Kg di pengecer yang sudah terdaftar.
Menindaklanjuti instruksi presiden, Pertamina Patra Niaga Bali telah memutuskan untuk kembali melayani pengecer yang terdaftar melalui aplikasi MerchantApps Pangkalan Pertamina Lite (MAP), namun dengan penyesuaian menjadi sub pangkalan. Saat ini, distribusi LPG 3 Kg di Bali dilayani oleh 120 agen, 4.347 pangkalan, dan 6.250 sub pangkalan.
Zico Aldillah Syahtian dari Pertamina mengungkapkan bahwa mereka masih belum memiliki acuan tata niaga terkait arahan presiden dan hanya mengaktifkan pengecer yang sebelumnya sudah terdaftar.
Dewa Putu Ananta dari Hiswana Migas Bali menekankan pentingnya pembenahan tata niaga dan pengawasan yang melibatkan perangkat desa.
Kadisnaker ESDM Bali, Ida Bagus Setiawan, mengingatkan bahwa penyesuaian diperlukan untuk menstabilkan situasi, termasuk melalui operasi pasar dan intensifikasi sosialisasi mengenai lokasi pangkalan dan sub pangkalan. Untuk solusi jangka panjang, ia juga mengusulkan evaluasi terhadap pemberian subsidi LPG 3 Kg agar tata kelola distribusinya lebih efektif. (yud/ub)
 Bali melalui Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral){kind=link}