UPDATEBALI.com, DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) kembali melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 sebagai upaya memetakan secara akurat indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Survei ini menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Dalam rangka persiapan pelaksanaan SNLIK 2026, OJK Provinsi Bali bersama BPS Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang berlangsung di Kantor BPS Provinsi Bali, Senin, 19 Agustus 2026. Rakorda tersebut dihadiri seluruh Kepala BPS kabupaten/kota se-Provinsi Bali serta para petugas survei lapangan.
Rakorda bertujuan menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi lintas instansi, sekaligus memberikan motivasi kepada para petugas agar pelaksanaan SNLIK 2026 berjalan optimal dan menghasilkan data yang berkualitas.
Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, dalam sambutannya menjelaskan bahwa SNLIK memiliki peran strategis untuk mengetahui indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat, mengukur efektivitas program edukasi keuangan, serta menjadi masukan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam menyusun produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.
“Hasil SNLIK nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan program kerja, baik oleh OJK, LJK, maupun instansi terkait. Karena itu, Rakorda ini sangat penting untuk mempersiapkan pelaksanaan SNLIK 2026 agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan tingkat literasi dan inklusi keuangan di tingkat provinsi,” ujar Puji.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, menyambut baik kolaborasi antara OJK, BPS, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam pelaksanaan SNLIK 2026. Ia menegaskan kesiapan BPS untuk mendukung penuh survei tersebut.
“Literasi dan inklusi keuangan berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Melalui SNLIK 2026, kami berharap memperoleh data yang kredibel, baik di tingkat nasional maupun provinsi, sehingga dapat memperkaya basis data BPS dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah,” kata Agus.
Pada tahun 2026, cakupan SNLIK di Provinsi Bali diperluas secara signifikan. Jika sebelumnya hanya mencakup tiga kabupaten, kini survei menjangkau seluruh kabupaten/kota di Bali. Perluasan ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi pemetaan indeks literasi dan inklusi keuangan hingga level provinsi, sehingga kebijakan dan program edukasi keuangan dapat disusun lebih tepat sasaran.
Sebagai bagian dari persiapan teknis, pelatihan gelombang kedua bagi Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dan Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML) akan dilaksanakan pada 21–23 Januari 2026. Pelatihan tersebut bertujuan memperkuat kompetensi teknis, standardisasi prosedur, serta kepatuhan terhadap kode etik survei. Total petugas yang terlibat sebanyak 122 orang, terdiri atas 86 PPL dan 36 PML.
Selain itu, OJK Provinsi Bali juga akan melakukan pendampingan melalui kegiatan witnessing di sejumlah daerah sampel selama pelaksanaan SNLIK 2026. Pendampingan ini ditujukan untuk memperkuat koordinasi OJK dan BPS apabila ditemukan kendala di lapangan. Adapun survei lapangan dijadwalkan berlangsung pada 4 hingga 18 Februari 2026.
OJK turut mengajak masyarakat Bali yang terpilih sebagai responden untuk berpartisipasi aktif demi menyukseskan SNLIK 2026, sehingga data yang dihasilkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Secara nasional, indeks literasi dan inklusi keuangan pada 2025 tercatat masing-masing sebesar 66,46 persen dan 80,51 persen. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, target inklusi keuangan ditetapkan mencapai 93 persen pada 2029 dan 98 persen pada 2045.
Indeks literasi dan inklusi keuangan tingkat daerah yang dihasilkan melalui SNLIK 2026 diharapkan menjadi dasar penting dalam perumusan dan penyempurnaan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan, guna mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (yud/ub)
 bersama Badan Pusat Statistik (BPS) kembali melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan){kind=link}