UPDATEBALI.com, BADUNG – Dalam upaya menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyerukan kepada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang belum memiliki Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pangan untuk segera membentuknya.
Hal ini disampaikan Dewa Indra dalam serangkaian Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bali Nusra di Hotel Laguna Nusa Dua, Bali, pada Jumat, Sukra Umanis, Langkir 15 Maret 2024.
Menurut Dewa Indra, keberadaan Perumda Pangan sangat penting untuk berkolaborasi dalam memastikan ketahanan dan ketersediaan pangan antar Kabupaten/Kota.
“Saya meminta setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Bali memiliki Perumda Pangan. Jika suatu daerah mengalami kekurangan bahan pokok tertentu, seperti beras, mereka dapat bertukar atau membelinya dari daerah lain yang memiliki ketersediaan bahan tersebut, sehingga stok pangan tetap terjamin dan harga tetap stabil,” ungkapnya.
Selain menjaga ketersediaan pangan, keberadaan Perumda Pangan juga bertujuan untuk mendukung perekonomian lokal dengan menyerap hasil pertanian dari masyarakat setempat.
Rapat Koordinasi Wilayah Bali Nusra dengan tema “Penguatan Kelembagaan Pangan di Daerah (BUMD/Koperasi) untuk Pengendalian Inflasi dan Mendorong Kerjasama Antar Daerah (KAD) di Wilayah Bali Nusra” ini menjadi forum bagi para pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat lembaga-lembaga pangan ekonomi lokal, dan mendorong kerja sama lintas daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dewa Indra juga menyampaikan bahwa inflasi di Bali pada bulan Februari 2024 mencapai 2,98% (yoy) dengan inflasi bulanan sebesar 0,61% (mtm), yang masih berada dalam target inflasi yaitu 2,5±1%. Dia menekankan bahwa upaya pengendalian inflasi tidak terlepas dari kerja sama antar stakeholder melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang didukung oleh Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan menerapkan strategi 4K: Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif.
Dalam rapat ini, disoroti pula pentingnya kolaborasi antar daerah dalam menghadapi tantangan harga pangan.
“Kolaborasi merupakan kunci sukses dalam menjaga stabilitas harga pangan. Melalui pertukaran informasi, pengalaman, dan sumber daya, kita dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam menghadapi tantangan bersama,” ujarnya.
Dalam konteks ini, Dewa Indra menegaskan pentingnya pelaksanaan kerja sama antar daerah (KAD) tidak hanya melalui skema government to government (G2G), tetapi juga melalui business to business (B2B) dengan peran penting Perumda Pangan dan Koperasi sebagai mitra strategis dalam menyalurkan dan memperoleh komoditas pangan.
Sebagai langkah konkrit, Dewa Indra menyampaikan bahwa seluruh Perumda Pangan se-Bali telah membentuk Paiketan Perumda Pangan untuk berkolaborasi dalam memperkuat perekonomian dan pengendalian harga pangan di Provinsi Bali. Hal ini merupakan bagian dari program penguatan kelembagaan Perumda Pangan yang diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam upaya konkret pengendalian inflasi di Provinsi Bali.
Turut hadir dalam rapat ini Ahli Utama Itjen Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Rolekson Simatupang, yang menjelaskan enam upaya konkret Pemda dalam penanganan inflasi daerah, termasuk operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi, gerakan menanam, dan dukungan transportasi dari APBD.(yud/ub)
 Pangan){kind=link}