UPDATEBALI.com, DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, secara resmi membuka Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemprov Bali Tahun 2024. Acara ini berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Kamis, 18 Juli 2024.
Dalam sambutannya, Sekda Dewa Indra menyambut baik kehadiran tim evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Ia menekankan pentingnya evaluasi kinerja untuk mengetahui kekurangan dan melakukan perbaikan. Evaluasi AKIP tahun 2023 telah ditindaklanjuti dengan baik, yang mengantarkan Bali meraih beberapa penghargaan AKIP.
Sekda Dewa Indra juga menyampaikan bahwa sesuai dengan reformasi birokrasi Kemenpan RB, ada tiga isu tematik utama: penanganan stunting, pengentasan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, dan peningkatan ekonomi termasuk pengendalian inflasi. Ia melaporkan bahwa Provinsi Bali berada pada posisi terendah dalam penanganan stunting di Indonesia. Bali juga memiliki tingkat kemiskinan terendah dan pengendalian inflasi yang sangat baik.
“Jika kita lihat pada kinerja-kinerja makro, kami juga relatif pada posisi di atas rata-rata nasional. Gini Rasio kita 0.3, lebih rendah dari rata-rata nasional. Tingkat pengangguran terbuka di Bali sangat rendah dan Indeks Pembangunan Manusia di Bali mencapai 7.8, lebih tinggi dari rata-rata nasional,” ungkapnya.
Dewa Indra berharap evaluasi AKIP kali ini dapat mendorong Bali untuk terus berbenah dan mengembangkan pembangunan serta reformasi birokrasi yang lebih positif.
Sementara itu, Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, Hidayah Azmi Nasution, menyampaikan bahwa tim evaluasi datang ke daerah-daerah untuk melihat progres kinerja yang telah dijalankan. Evaluasi AKIP adalah bagian dari pembinaan untuk membangun sistem yang lebih baik dan maju, khususnya untuk pihak internal, sehingga dapat menghasilkan dampak kinerja pelayanan yang lebih baik.
Acara ini dihadiri oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan undangan terkait.(yud/ub)
 Pemprov Bali){kind=link}