UPDATEBALI.com, DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Pendampingan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI Provinsi Bali.
Acara tersebut berlangsung di Sanur Resort Watu Jimbar pada Selasa 11 Juni 2024.
Dewa Indra menekankan bahwa masyarakat berhak mendapatkan layanan terbaik dari pemerintah, dan lembaga serta institusi memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tersebut.
“Kualitas layanan yang kita berikan pada publik adalah bukti kehadiran negara di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan tentang pentingnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yang mendorong semua lembaga pemerintahan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sejak diberlakukannya UU ini, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi proses yang berkesinambungan.
“Tidak serta merta seluruh indikator kualitas pelayanan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang dapat kita penuhi,” jelas Dewa Indra.
Ia bersyukur karena dalam penilaian Ombudsman RI tahun 2023, seluruh pemerintah daerah di Bali sudah masuk dalam zona hijau terkait kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, menandakan komitmen kuat pemprov dan kabupaten/kota dalam mencapai standar pelayanan yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut.
Dewa Indra juga menyampaikan apresiasinya kepada Ombudsman RI Provinsi Bali yang selalu mendahului penilaian dengan sosialisasi, sehingga pemerintah daerah dapat mempersiapkan diri dengan baik. Kepala Ombudsman RI Provinsi Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti, menambahkan bahwa penilaian kepatuhan telah dilaksanakan sejak 2015 dan menunjukkan progres positif dari pemerintah daerah di Bali, yang seluruhnya kini berada di zona hijau.
Pimpinan Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat, dalam pengarahannya, mendorong Pemprov Bali untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Zona hijau juga ada nilainya, dan daerah lain terus berpacu untuk meningkatkan nilai mereka,” ungkapnya.
Jemsly juga mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah laporan masyarakat ke Ombudsman RI, dari 396 laporan pada 2002 menjadi 23.806 laporan pada 2023, menunjukkan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik.
Acara sosialisasi ini diikuti secara hybrid oleh berbagai pejabat dari kabupaten/kota se-Bali, Kapolres se-Bali, pejabat biro dan bagian organisasi pemprov serta kabupaten/kota, dan pejabat lembaga vertikal, baik secara offline di lokasi acara maupun online dari masing-masing tempat mereka.(yud/ub)
