UPDATEBALI.com, BULELENG – Penjabat Bupati Buleleng Ir. Ketut Lihadnyana,M.M.A sampaikan jawaban atas Pandangan Fraksi-Fraksi tentang RAPBD Tahun 2023 dalam rapat paripurna yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng, pada Rabu (9/11/2022), yang bertempat di ruang Rapat Utama Gedung Dewan Buleleng.
Dalam rapat tersebut, PJ Bupati Buleleng Ir. Ketut Lihadnyana,M.M.A, mengatakan, dengan pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Gerakan Indonesia Raya, dan Fraksi Partai Demokrat – Perindo, bahwa pemerintah daerah Kabupaten Buleleng merancang pertumbuhan ekonomi ditahun 2023 sebesar 4,3 persen dengan asumsi pandemi covid-19 semakin melandai serta meningkatkan peran UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng sebagai penompang perekonomian dan memberikan dukungan kepada sektor Pertanian untuk ketahanan pangan.
Namun untuk jawaban pandangan Fraksi Golkar mengenai rehabilitasi jalan dari Desa Dencarik menuju Dusun Corot Desa Cempaga, pemerintah daerah akan mengupayakan penanganannya usai melakukan kajian teknis, begitu pula dengan banyaknya bangunan gedung sekolah yang mengalami kerusakan dan membutuhkan fasilitas juga sudah diupayakan pembangunannya secara bertahap tentunya disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Buleleng.
"Mengenai fraksi golkar terkait rehabilitasi jalan dan perbaikan gedung sekolah serta fasilitas itu kami sudah upayakan, namun masih bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan APBD," Ucapnya.
Kemudian untuk pandangan umum Fraksi Nasdem, terkait persoalan akses pelayanan publik masyarakat khususnya akses jalan raya dan jembatan di beberapa wilayah, seperti di Kecamatan Seririt dan Kecamatan Sawan yang menghubungkan antara Poh Asem di Mayong dengan Dusun Kajanan Desa Joanyar, Desa Bebetin-Pakisan, Dusun Kuisa tembus Kaja Kangin, Desa Sekumpul lewat Dusun Pendem, dalam waktu dekat Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas PUPR akan turun kelapangan untuk mengecek dan membuat kajian serta mengupayakan penangannya setelah melakukan kajian teknis.
Disamping itu Pemerintah Daerah saat ini sudah merancang pemetaan potensi yang bisa digali untuk peningkatan PAD Kabupaten Buleleng. Nantinya Pemerintah Daerah akan berkerjasama dengan DPRD Buleleng untuk mendiskusikan potensi – potensi yang bisa meningkatkan PAD sesuai dengan 11 kewenangan Pemkab Buleleng. Hal ini menjawab pandangan dari Frakasi Hanura untuk peningkatakan PAD Kabupaten Buleleng, guna mempermudah masyarakat miskin untuk mendapatkan perlindungan kesehatan melalui program KIS dan UHC.
"Kami pemerintah daerah sependapat namun tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saat ini, Kabupaten Buleleng sudah berstatus Universal Healt Converage (UHC). Selanjutnya Rancangan APBD Tahun 2023 akan dilanjutkan pembahasannya di masing-masing Komisi dengan OPD terkait," Ungkapnya.
Sekedar informasi, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna,SH dan dihadiri juga oleh oleh Wakil Ketua DPRD Buleleng, Anggota DPRD Buleleng, PJ Bupati Buleleng, Pimpinan SKPD Kabupaten Buleleng serta tamu undangan lainnya. (adv/ub)
