UPDATEBALI.com, BADUNG — Dalam upaya menjaga stabilitas inflasi pangan, Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) TPIP-TPID dalam rangkaian Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Balinusra) tahun 2024 pada Jumat, 8 November 2024.
Bertema “Memperkuat Sinergi Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Efisiensi Rantai Pasok guna Mewujudkan Ketahanan Pangan Balinusra,” rakor ini menekankan pentingnya peningkatan produktivitas dan efisiensi rantai pasok pangan di wilayah Balinusra.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menyatakan bahwa inflasi pangan di Balinusra harus tetap terjaga untuk mendukung stabilitas ekonomi.
“Sebagai bagian dari program Kabinet Merah Putih, dua program utama yang terkait GNPIP yaitu ketahanan pangan dan subsidi tepat sasaran diharapkan mampu mengendalikan inflasi pangan di kisaran target, sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Ia juga menekankan pentingnya penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berkualitas,” ucapnya.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, menambahkan bahwa keberadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) menjadi krusial untuk memudahkan intervensi dalam pengendalian inflasi. Penguatan peran BUMD sebagai operator pemda juga diperlukan, bersamaan dengan peningkatan koordinasi dan monitoring pasokan serta harga pangan di bawah pengawasan TPID.
Menurut survei GNPIP yang disampaikan oleh Kepala Grup Departemen Regional Bank Indonesia, M. Firdauz Muttaqin, sebagian besar responden di Balinusra menilai bahwa program GNPIP efektif dalam menekan laju inflasi pangan. Rangkaian rakor TPID, hilirisasi pangan, dan operasi pasar atau pasar murah adalah program-program yang dinilai paling berdampak oleh masyarakat Balinusra.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menyebut tantangan utama pengendalian inflasi di Balinusra meliputi alih fungsi lahan, margin perdagangan yang tinggi pada beberapa komoditas, serta produktivitas antar daerah yang bervariasi. Ia menekankan perlunya memperkuat rantai pasok produk lokal serta menjaga stabilitas harga di tingkat petani pasca panen.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menggarisbawahi komitmen Pemerintah Daerah dalam mengendalikan inflasi, termasuk memberikan apresiasi kepada daerah yang dapat menjaga Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara baik. Beliau menekankan pentingnya keberlanjutan lahan pangan untuk memastikan ketahanan pangan daerah.
Dalam upaya memperkuat rantai pasok, Bank Indonesia juga menyampaikan hasil studi awal pembangunan Pasar Induk di Bali sebagai solusi untuk efisiensi rantai pasok. Nota Kesepahaman penguatan rantai pasok ditandatangani oleh berbagai pihak, termasuk petani, penggilingan padi lokal, Perumda pangan, dan industri perhotelan di Bali. Bantuan sarana dan prasarana untuk petani, peternak, dan nelayan di Bali, NTB, dan NTT juga turut diserahkan.
Rakor ini menghasilkan kesepakatan strategis yang mencakup rekomendasi peningkatan produktivitas pertanian dengan infrastruktur irigasi, sarana produksi, fasilitas pasca panen, serta kualitas SDM pertanian. Efisiensi rantai pasok disepakati melalui digitalisasi pemasaran produk, payung hukum untuk optimalisasi produk lokal, serta ekosistem hulu-hilir yang terintegrasi. Selain itu, pengawasan rantai pasok dipertegas agar tetap adil dan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Dihadiri berbagai kementerian/lembaga, BPS, OJK, BULOG, TPID dari Provinsi Bali, NTB, NTT, asosiasi pengelola pasar, Perumda, dan kelompok tani, Rakor TPIP-TPID Balinusra 2024 ini diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan serta menjaga inflasi pangan di wilayah Balinusra tetap stabil dan terkendali.(yan/ub)
 menyelenggarakan Rapat Koordinasi TPIP-TPID dalam rangkaian GNPIP Wilayah Balinusra){kind=link}