UPDATEBALI.com, BADUNG – Pj. Sekretaris Kabupaten Badung, Ida Bagus Surya Suamba memimpin rapat strategis Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk merumuskan arah kebijakan fiskal dan prioritas anggaran yang relevan dengan kebutuhan pembangunan serta keberlanjutan kesejahteraan masyarakat Badung Tahun 2025.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh BPKAD Kab. Badung di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Kamis 9 Januari 2025, diikuti oleh seluruh anggota TAPD, Kepala OPD, Camat, serta pejabat teknis terkait. Mereka hadir untuk memberikan masukan dan mengharmonisasikan rancangan program prioritas daerah.
Pj. Sekda menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral untuk memastikan perencanaan anggaran berbasis data empiris, berorientasi hasil (outcome-oriented), dan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta transparansi. Ia juga menegaskan bahwa setiap alokasi anggaran harus berlandaskan asas manfaat maksimal yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah adalah fondasi utama dalam penyusunan APBD. Selain itu, perlu ada upaya konsisten untuk mengarahkan anggaran ke sektor-sektor strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan,” ujar Surya Suamba.
Pertemuan perdana di Tahun 2025 ini mengangkat beberapa isu strategis, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). TAPD menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan, khususnya dari sektor unggulan seperti pariwisata, retribusi daerah, dan potensi lain. Untuk peningkatan kualitas layanan dasar, kebijakan anggaran akan difokuskan pada aksesibilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial bagi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Pj. Sekda menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan rapat dengan Pangdam dan Danrem untuk membahas program ketahanan pariwisata dan pangan melalui kerja sama dengan TNI. Fokus ketahanan pariwisata adalah kebersihan kawasan wisata, khususnya pantai, sejalan dengan visi Kabupaten Badung meningkatkan daya tarik destinasi wisata melalui pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Untuk ketahanan pangan, inisiatif diarahkan pada swakelola jaringan irigasi menggunakan bahan dari OPD dan tenaga kerja TNI.
“Kerja sama dengan Dinas Pertanian juga telah direncanakan untuk penyediaan bibit dan sarana pendukung. Penanaman melibatkan partisipasi TNI, dengan prioritas memanfaatkan lahan tidur milik masyarakat melalui MoU. Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas lahan dan mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Terkait program makan bergizi gratis untuk siswa, anggarannya berasal dari pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah memfasilitasi dapur umum sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN). Dapur umum dirancang melayani hingga 3.000 siswa per zona geografis (utara, tengah, dan selatan), dengan prioritas awal pada zona utara.
“Penentuan lokasi dapur umum akan disesuaikan dengan ketersediaan bangunan pemerintah daerah atau fasilitas yang disewa menggunakan anggaran BGN,” ungkap Pj. Sekda.
Penyusunan anggaran mengacu pada dokumen RPJMD dan target pembangunan nasional yang relevan. Musrenbang sebelumnya menjadi landasan penting untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat. Dalam diskusi, TAPD merumuskan rekomendasi strategis sebagai pedoman penyusunan APBD 2025. Setiap OPD diminta menyelesaikan pemetaan kebutuhan program secara terperinci dengan memperhatikan prinsip value for money.
“Proses ini harus inklusif dan partisipatif, dengan prioritas pada program yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat. Evaluasi berkala akan memastikan implementasi anggaran sesuai rencana strategis. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi pedoman utama,” pungkas Pj. Sekda.(den/ub)
 bahas kebijakan fiskal dan prioritas anggaran 2025.){kind=link}