UPDATEBALI.com, DENPASAR – Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, menyatakan dukungannya terhadap terselenggaranya Entry Meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.
Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Sabha Adyastha Utama, Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Denpasar, pada Senin 10 Februari 2025.
Menurut Mahendra Jaya, pemeriksaan interim ini merupakan bagian dari kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan tahunan ini adalah hak negara dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Meskipun pemeriksaan ini bersifat rutin, kami menyadari bahwa masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, kami berharap tim pemeriksa dapat memberikan saran serta pembinaan yang berkelanjutan,” ujar Mahendra Jaya.
Ia menekankan bahwa laporan keuangan yang memenuhi standar kewajaran akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, Entry Meeting ini juga menjadi sarana komunikasi antara tim pemeriksa BPK RI dan perangkat daerah guna memperbaiki tata kelola keuangan.
Lebih lanjut, Mahendra Jaya meminta seluruh perangkat daerah untuk kooperatif dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan selama pemeriksaan interim berlangsung. Ia juga menegaskan komitmen Pemprov Bali dalam terus memperbaiki laporan keuangan, yang dibuktikan dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak sebelas kali berturut-turut sejak Tahun Anggaran (TA) 2013 hingga TA 2023.
“Opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi peningkatan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah tujuan utama. Kami tetap berharap opini WTP berlanjut di TA 2024,” tambahnya.
Dari sisi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, Mahendra Jaya menyebutkan bahwa Pemprov Bali telah mencapai pemutakhiran sebesar 99,86% pada semester II tahun 2024, menunjukkan komitmen tinggi dalam penyelesaian rekomendasi dengan dukungan aktif dari BPK.
Kepala BPK Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pemeriksaan interim bertujuan untuk memastikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ia juga mengapresiasi capaian opini WTP yang telah diraih Pemprov Bali sebanyak sebelas kali berturut-turut.
“Harapannya, Pemprov Bali bisa mencapai opini WTP ke-12 tahun ini. Saya berharap opini WTP benar-benar mencerminkan kewajaran laporan keuangan yang berdampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.
Inspektur Provinsi Bali, I Wayan Sugiada, melaporkan bahwa BPK akan melakukan pemeriksaan interim terhadap LKPD Pemprov Bali selama 1,5 bulan, mulai 10 Februari hingga 21 Maret 2025. Tim BPK telah meminta dokumen pendukung dari Pemprov Bali, dan masing-masing perangkat daerah telah menunjuk satu person in charge (PIC) untuk berkoordinasi dengan tim pemeriksa dalam pengumpulan data serta klarifikasi.
Dengan terselenggaranya Entry Meeting ini, diharapkan pemeriksaan interim dapat berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Bali.(yud/ub)
