UPDATEBALI.com, BADUNG – Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta, bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Puspem Badung, Senin, 27 April 2026.
Upacara berlangsung khidmat dengan diikuti unsur Forkopimda, DPRD, ASN, hingga TNI/Polri.
Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” yang menekankan pentingnya kemandirian serta tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Usai memimpin apel, Wabup Bagus Alit Sucipta menyampaikan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Ia menyoroti keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Badung sebagai bentuk inovasi layanan terintegrasi yang mempermudah masyarakat.
“Hadirnya undang-undang 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, tentunya kita di daerah akan memaksimalkan pelayanan publik bagi masyarakat, melalui mal pelayanan publik yang sering dijadikan pilot projek, percontohan bagi daerah di Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Badung juga berkomitmen meningkatkan daya saing daerah melalui pelaksanaan program prioritas yang tertuang dalam visi misi daerah, termasuk implementasi Sapta Kriya Adi Cipta yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri yang menekankan pentingnya kolaborasi efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan kebijakan nasional.
“Tanpa koordinasi yang baik, tujuan besar tersebut tidak akan dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional,” terangnya.
Lebih lanjut, peningkatan kapasitas daerah menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi yang efektif.
Hal ini mencakup penguatan sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan dan sertifikasi, peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, serta penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan.
Pemerintah juga menekankan sejumlah agenda strategis nasional, seperti pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL), rehabilitasi pascabencana, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga penguatan reformasi birokrasi berbasis hasil dan peningkatan pelayanan dasar masyarakat.
Melalui momentum Hari Otonomi Daerah ini, diharapkan seluruh pihak dapat memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan guna mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh daerah.(den/ub)
