UPDATEBALI.com, DENPASAR – Ketua Umum Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Bali, Seniasih Giri Prasta, menegaskan pentingnya pendidikan politik bagi kaum perempuan sebagai pondasi utama dalam memperkuat demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber utama dalam Seminar Pendidikan Politik bagi Kaum Perempuan yang digelar di Kantor Kesbangpol Provinsi Bali, Kamis, 17 Juli 2025.
Dalam forum yang dihadiri berbagai kalangan, Seniasih mengungkapkan keprihatinannya atas masih minimnya keterlibatan perempuan dalam politik formal, meskipun peran perempuan dalam struktur sosial dan adat sangat kuat.
Berdasarkan data terkini, keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024 hanya mencapai 21,3%, dan di tingkat DPRD provinsi/kabupaten/kota, angkanya rata-rata belum menembus 25%. Jumlah perempuan yang menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah juga dinilai masih sangat terbatas.
“Perempuan harus menjadi pemilih yang cerdas sekaligus pemimpin yang berani tampil. Pendidikan politik sangat penting untuk membentuk keberanian, pemahaman, dan solidaritas antarperempuan dalam mendukung sesama,” ujar Seniasih.
Sebagai bentuk konkret dari komitmen tersebut, BKOW Bali meluncurkan program Perempuan Bali Sadar Demokrasi, yang meliputi pelatihan kepemimpinan, forum diskusi di desa-desa, hingga kampanye kesadaran politik.
Program ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari ibu rumah tangga hingga tokoh adat, dan digerakkan bersama KPU, Bawaslu, Kesbangpol, serta organisasi masyarakat sipil.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bali, Putu Diah Pradnya Maharani alias Gek Diah, turut hadir dalam seminar tersebut. Ia mendorong generasi perempuan Bali untuk lebih kritis dan aktif menyuarakan gagasan, mulai dari pelajar hingga kalangan dewasa.
“Perempuan Bali jangan ragu menjadi penggerak dan pemimpin. Tapi untuk berani, kita harus memahami literasi politik secara menyeluruh,” tegas Gek Diah, yang tercatat sebagai anggota DPRD Bali termuda dan peraih suara tertinggi dalam Pemilu 2024.
Gek Diah juga mengingatkan peserta seminar agar cermat menyaring informasi, khususnya dari media sosial.
“Apa yang viral di media sosial belum tentu benar. Kita tidak boleh dikendalikan oleh medsos, justru kita yang harus mengendalikannya,” imbuhnya.
Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, dalam sesi pemaparannya menyampaikan bahwa pihaknya tidak sekadar menargetkan kuota 30 persen keterwakilan perempuan, namun berkomitmen mendorong keterlibatan perempuan hingga 50 persen dalam lembaga legislatif.
“Target kami bukan hanya angka, tapi juga kualitas. KPU terus mendorong green election, transparansi pemilu, dan pelibatan perempuan secara aktif dalam seluruh tahapan demokrasi,” jelasnya.
Senada dengan itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali, Gede Suralaga, menekankan bahwa pendidikan politik perempuan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
“Perempuan tidak hanya layak dipilih, tapi juga layak memimpin. Dengan semangat Sad Kerthi, mari kita bangun demokrasi Bali yang berbudaya dan adil gender,” ujar Suralaga saat membuka seminar.
Seminar ini diikuti secara antusias oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan, baik secara luring maupun daring. Hadir dalam kegiatan ini perwakilan OSIS SMA/SMK, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), mahasiswa Fisipol, serta masyarakat umum melalui platform Zoom Meeting.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Provinsi Bali dalam mendorong kesetaraan gender dan memperkuat peran perempuan di ruang publik, terutama dalam menghadapi dinamika politik nasional yang semakin kompleks.(yud/ub)
 Provinsi Bali, Seniasih Giri Prasta, menegaskan pentingnya pendidikan politik){kind=link}