UPDATEBALI.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali tengah bersiap membentuk sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) yang fokus pada sektor strategis, yakni pangan, air, energi, dan transportasi.
Langkah ini dipimpin langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Senin 9 Juni 2025.
Gubernur Koster menyampaikan bahwa pembentukan BUMD dan Perseroda ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun pondasi Bali 100 tahun ke depan, sebagaimana diatur dalam dokumen Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru.
“Saya ingin memastikan bahwa pembangunan Bali ke depan punya arah yang jelas dan kokoh. Ini bukan untuk lima tahun ke depan saja, tapi untuk masa depan generasi Bali selanjutnya,” tegas Koster.
Salah satu prioritas utama adalah sektor energi. Koster menargetkan Bali menjadi pulau yang mandiri energi melalui pemanfaatan energi bersih dan ramah lingkungan. Ia mendorong penggunaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap dan kendaraan listrik sebagai solusi untuk mengatasi polusi udara yang disebabkan oleh pembangkit konvensional dan kendaraan berbahan bakar fosil.
“Ke depan, Bali harus bebas dari gangguan listrik. Tidak boleh lagi ada pemadaman mendadak,” tegasnya.
Selain energi, sektor air juga menjadi perhatian. Gubernur menyoroti ketimpangan distribusi air di beberapa wilayah di Bali. Menurutnya, daerah dengan pasokan air melimpah harus dikelola dengan lebih baik agar bisa menopang wilayah yang kekurangan air.
“Kita harus kelola sumber air secara adil dan merata. Ini soal keadilan sumber daya,” ujarnya.
Di bidang pangan, Koster menegaskan pentingnya kedaulatan pangan bagi Bali. Ia menilai tanah Bali sangat subur dan kaya akan potensi pertanian yang selama ini belum dimanfaatkan optimal. Dengan dibentuknya BUMD Pangan, hasil panen petani akan dibeli langsung oleh pemerintah daerah melalui mekanisme yang lebih menguntungkan.
“BUMD akan membeli langsung hasil pertanian dan membayar di awal. Ini akan menghilangkan praktik ijon yang selama ini merugikan petani,” katanya.
Ia juga mendesak agar industri pariwisata, termasuk hotel, lebih banyak menyerap produk lokal Bali.
Di sektor transportasi, Gubernur menilai perlunya perbaikan besar terhadap pengelolaan transportasi umum, khususnya transportasi darat. Pertumbuhan kendaraan pribadi yang pesat tidak diimbangi dengan kapasitas jalan yang memadai, menimbulkan kemacetan dan ketidakefisienan mobilitas masyarakat.
“Transportasi publik harus jadi layanan utama yang dikelola profesional. Bali butuh sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ucapnya.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Bali, jajaran kepala perangkat daerah, dan perwakilan dari seluruh kabupaten/kota di Bali.(yud/ub)
