UPDATEBALI.com, BULELENG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng terus memperluas penerapan digitalisasi keuangan daerah sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), mencegah kebocoran, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, usai menghadiri High Level Meeting (HLM) Program Akselerasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang digelar di Hotel Lovina Haven, Rabu, 16 Juli 2025.
Bupati Sutjidra mengungkapkan bahwa Buleleng baru saja meraih dua penghargaan bergengsi secara berturut-turut atas keberhasilan digitalisasi keuangan daerah.
“Kita mendapatkan penghargaan dua kali berturut-turut untuk pelaksanaan digitalisasi terbaik Jawa-Bali,” ungkapnya bangga.
Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Pemkab dalam mendorong sistem pembayaran pajak dan retribusi secara digital.
Meski demikian, Sutjidra menegaskan bahwa penghargaan bukanlah tujuan akhir. Fokus utama saat ini adalah optimalisasi digitalisasi untuk memperluas jangkauan layanan.
“Digitalisasi ini sangat penting karena bisa mencegah kebocoran, meningkatkan transparansi, dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Mereka yakin pajak yang dibayar benar-benar masuk ke kas daerah, bukan ke oknum tertentu,” tegasnya.
Ia menilai, semakin luas cakupan digitalisasi, semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Kepercayaan inilah yang akan menjadi pondasi kuat dalam pengumpulan PAD.
Namun, Sutjidra tidak menutup mata bahwa masih ada tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah tingkat adopsi masyarakat terhadap sistem pembayaran digital yang masih rendah.
“Sosialisasi masih perlu digencarkan karena banyak masyarakat yang belum memahami aplikasi seperti QRIS. Selain itu, tidak semua warga memiliki smartphone atau mampu mengoperasikan aplikasi digital,” jelasnya.
Bupati juga menyoroti potensi retribusi parkir di pinggir jalan yang belum tergarap optimal melalui sistem digital.
“Potensinya ada, tapi cara mengoptimalkannya masih belum maksimal. Misalnya penerapan QRIS untuk parkir jalanan masih terkendala karena tidak semua pengguna jalan familiar dengan sistem tersebut,” katanya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Sutjidra menegaskan komitmennya mencari solusi bersama perangkat daerah terkait.
“Kita akan diskusikan lebih lanjut dengan BPKAD dan Dinas Perhubungan. Kita cari format terbaik agar potensi yang ada bisa digali maksimal untuk peningkatan PAD,” pungkasnya.(adv/ub)
 Buleleng terus memperluas penerapan digitalisasi keuangan daerah sebagai langkah strategis){kind=link}