UPDATEBALI.com, BADUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung meluncurkan Program Bantuan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bagi penyandang disabilitas, bersamaan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Tahun 2025.
Kegiatan ini digelar di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Rabu 10 Desesmber 2025.
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, bersama Ketua K3S Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, menyerahkan secara simbolis bantuan senilai Rp 1 juta per orang per bulan kepada perwakilan penyandang disabilitas fisik, yang berjumlah 2.726 orang. Sementara itu, bantuan untuk penyandang disabilitas mental sebanyak 912 orang masih menunggu proses administrasi pengampuan sesuai keputusan pengadilan.
Bupati Adi Arnawa menekankan pentingnya peran pemerintah dalam meringankan beban masyarakat penyandang disabilitas dan memberikan rasa kesetaraan.
“Bantuan ini diharapkan memberi dampak psikologis dan sosial, serta membantu keluarga yang memiliki anggota disabilitas. Untuk penyandang disabilitas mental, kami sedang menunggu pengampu, sehingga bantuan akan segera direalisasikan,” ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Badung, AA Ngurah Raka Sukaeling, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas, mengurangi stigma, dan mendorong kemandirian serta kesetaraan. Selain bantuan finansial, sejak Juli hingga Desember 2025, Dinas Sosial juga menyalurkan 50 kursi roda, 5 alat bantu dengar, 2 walker, dan tongkat ketiak, serta 600 paket sembako sebagai tambahan nutrisi bagi penyandang disabilitas.
Hadir dalam acara ini, Ketua DPRD Badung diwakili Ketua Komisi IV Graha Wicaksana, Sekda Badung IB Surya Suamba, para Kepala OPD, perwakilan BPD Bali Cabang Mangupura dan Badung, organisasi kewanitaan, Tim Perumus Kebijakan, Sentra Mahatmiya Bali, serta para pengurus dan pendamping penyandang disabilitas di Kabupaten Badung.
Dengan adanya program ini, Pemkab Badung berharap penyandang disabilitas dapat merasakan dukungan nyata dari pemerintah, serta dapat berpartisipasi lebih aktif dalam kehidupan bermasyarakat.(den/ub)





