UPDATEBALI.com, BADUNG – Pemerintah Kabupaten Badung melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) mengadakan High-Level Meeting (HLM) bertema “Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah” di Ruang Pertemuan Kriya Gosana, Puspem Badung, pada Senin 23 Desember 2024.
Kegiatan yang difasilitasi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung ini bertujuan mengevaluasi capaian serta merumuskan strategi untuk mempercepat implementasi digitalisasi di wilayah Kabupaten Badung.
Hadir dalam acara ini Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, didampingi Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan IB. Gede Arjana, Kepala Bapenda Ni Putu Sukarini, serta perwakilan dari Bank Indonesia Provinsi Bali, Bank Pembangunan Daerah Bali, OJK Regional 8 Bali-Nusra, PLN Cabang Badung, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara dan Selatan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Suiasa menekankan pentingnya digitalisasi sebagai kebutuhan yang harus diwujudkan dalam tata kelola pemerintahan modern.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, daya saing daerah, dan transparansi pemerintahan,” ujar Suiasa.
Ia menegaskan bahwa percepatan implementasi e-Government mendukung prinsip Clean Government dan Good Governance.
Untuk memastikan keberhasilan digitalisasi, Wabup Suiasa menyampaikan tiga fokus utama: konsolidasi internal untuk memperkuat koordinasi antar-pemangku kepentingan, akselerasi dan dinamisme dalam implementasi, serta evaluasi capaian secara berkala untuk perbaikan berkelanjutan.
Dalam laporan yang dibacakan Asisten II IB. Gede Arjana, Kabupaten Badung mencatat nilai evaluasi kinerja TP2DD sebesar 74,46, naik 7 poin dari tahun sebelumnya. Namun, peringkat sub-regional Jawa-Bali mengalami penurunan karena kabupaten lain mencatatkan peningkatan lebih signifikan.
Dari sisi belanja, seluruh transaksi Pemkab Badung telah dilakukan secara non-tunai. Selain itu, pilot project Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) diterapkan pada lima perangkat daerah. Namun, optimalisasi masih terkendala rendahnya penyedia barang dan jasa berbasis QRIS. Dari sisi pendapatan, pembayaran pajak daerah secara digital meningkat dari 8,89% pada semester I menjadi 35,28% pada semester II tahun 2024, dengan nilai transaksi mencapai Rp 1,86 triliun.
Untuk menjawab tantangan yang dihadapi, TP2DD Kabupaten Badung telah menyusun rencana aksi 2025, meliputi:
- Penguatan Koordinasi: Menambah frekuensi rapat koordinasi dan High-Level Meeting.
- Peningkatan Regulasi: Mendorong penerbitan Peraturan Bupati tentang kewajiban pembayaran non-tunai.
- Sosialisasi dan Edukasi: Melibatkan Bank Pembangunan Daerah Bali untuk memperluas edukasi kepada masyarakat dan wajib pajak.
- Pengembangan Layanan Digital: Memperluas ekosistem QRIS dan mengembangkan sistem pembayaran berbasis SNAP-BI.
“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, dan seluruh pemangku kepentingan, kami optimis percepatan digitalisasi dapat terwujud untuk mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik,” tutup IB. Gede Arjana.
Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen digitalisasi di Kabupaten Badung, dengan harapan menjadi daerah terdepan dalam transformasi digital di Indonesia.(den/ub)
 bertema “Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah”){kind=link}