Sabtu, Juni 15, 2024
BerandaNasionalOJK Terbitkan Pedoman Baru untuk Perkuat Produk dan Kerja Sama Perbankan Syariah

OJK Terbitkan Pedoman Baru untuk Perkuat Produk dan Kerja Sama Perbankan Syariah

UPDATEBALI.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya memperkuat karakteristik produk perbankan syariah dan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko di Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) dengan merilis dua pedoman baru pada Mei lalu.

Pedoman tersebut adalah Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah dan Pedoman Kerja Sama Channeling antara BPRS dengan Fintech P2P Financing.

Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah ini merupakan pedoman kedua setelah Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah yang diterbitkan OJK pada 2023. Berdasarkan data statistik perbankan syariah, akad murabahah dan musyarakah mendominasi pembiayaan syariah, mencapai hampir 92 persen dari total pembiayaan pada Februari 2024. Pembiayaan musyarakah tercatat sebesar 47,91 persen, sementara murabahah 43,88 persen dari total pembiayaan syariah di Indonesia.

Baca Juga:  Jalin Silaturahmi, Astra Motor Bali Ngabuburit Bareng Warga TPA Suwung dan Blogger 

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae pada Selasa, 4 Juni 2024, menyatakan bahwa penerbitan pedoman ini merupakan amanat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU-P2SK) untuk memperkuat produk dan layanan perbankan syariah, mendorong inovasi, dan diversifikasi produk agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat bersaing dalam pasar keuangan.

Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah ini disusun OJK bekerja sama dengan DSN-MUI, pelaku industri perbankan syariah, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Pedoman ini merupakan pembaharuan dari Standar Produk Musyarakah yang diterbitkan pada 2016, mencakup ketentuan umum pembiayaan musyarakah, pihak yang terlibat, ketentuan modal, cakupan usaha, metode distribusi hasil usaha, mekanisme restrukturisasi, pelunasan dipercepat, penyelesaian pembiayaan bermasalah, pengalihan pinjaman, dan berbagai skema pembiayaan musyarakah lengkap dengan ilustrasi,” jelasnya.

Baca Juga:  Bupati Suwirta Upayakan Akses Perbankan untuk Disabilitas

Selain itu, OJK juga menerbitkan Pedoman Kerja Sama Channeling antara BPRS dan Fintech P2P Financing. Pedoman ini bertujuan memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko BPRS dalam kerja sama dengan Fintech P2P Financing.

Dian Ediana Rae menekankan bahwa pedoman ini mendukung proses digitalisasi agar BPRS dapat bersinergi dengan industri jasa keuangan syariah lainnya seperti Fintech P2P Financing, sambil tetap memperhatikan prinsip syariah dan manajemen risiko yang baik.

Baca Juga:  Saling Lapor, Polisi Amankan Pelaku Kasus Penganiayaan Pria di Tinggarsari 

Pedoman ini diharapkan dapat memfasilitasi sinergi dan kolaborasi antara BPRS dan Fintech P2P Financing, mendorong digitalisasi layanan perbankan syariah, dan memberikan efek positif bagi pengembangan industri BPRS secara umum. Pedoman ini juga disusun bekerja sama dengan DSN-MUI, pelaku industri perbankan syariah, pelaku industri Fintech P2P Financing, dan pemangku kepentingan lainnya.

Secara keseluruhan, kedua pedoman ini menunjukkan komitmen OJK untuk memperkuat pengaturan dan pengawasan perbankan syariah, serta memberikan ruang bagi sinergi dan kolaborasi antara BPRS dan Fintech P2P Financing dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.(yud/ub)

BERITA TERKAIT
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments