UPDATEBALI.com, DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali terus mendorong peningkatan kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di wilayah Bali agar mampu bersaing dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.
Hal ini disampaikan Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, dalam acara Evaluasi Kinerja BPR dan BPRS Wilayah Bali Semester II Tahun 2024 yang berlangsung di Denpasar, Rabu, 11 Desember 2024.
“Sinergi antara OJK dengan industri perbankan berdampak positif pada kinerja perbankan di Bali, terlihat dari kecukupan modal yang berada di atas ambang batas (threshold) dan likuiditas yang terjaga. Ini turut mendukung pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,43 persen (year-on-year) pada Triwulan III 2024,” jelas Kristrianti.
Namun, Kristrianti juga menyoroti tantangan yang dihadapi BPR dan BPRS, terutama dalam penjualan objek Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Kendala ini, menurutnya, dipengaruhi oleh tata kelola dan manajemen risiko yang belum optimal, teknik penilaian agunan yang kurang memadai, serta penurunan nilai pasar akibat daya beli yang melemah.
Untuk mengatasi tantangan ini, OJK Bali berupaya meningkatkan kapasitas pengurus dan pegawai BPR serta BPRS melalui berbagai program pelatihan (capacity building), bekerja sama dengan Perbarindo Bali, Deutsche Sparkassenstiftung für Internationale Kooperation (DSIK) Indonesia, dan Asian Development Bank (ADB).
“Dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berintegritas, kinerja keuangan BPR dan BPRS diharapkan semakin baik,” tambahnya.
Acara ini dihadiri oleh para pengurus BPR dan BPRS se-Bali dan dirangkaikan dengan pelatihan tentang Penilaian Agunan, yang disampaikan oleh Ketua DPD Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Bali Nusra, Anak Agung Putu Arshana Diputra.
Selain itu, materi tentang Optimalisasi Peran Pengawasan Internal dalam Penerapan Anti-Fraud dibawakan oleh Michael Kuehl, Senior Advisor for Banking and MSME/Regional Coordinator for Indonesia & Philippines (DSIK).
Direktur Pengawasan LJK, Ananda R. Mooy, juga memaparkan Evaluasi Kinerja dan Isu Strategis Pengawasan BPR dan BPRS.
Ketua DPD Perbarindo Bali, I Ketut Komplit, menyampaikan tantangan BPR dan BPRS dari sisi regulasi dan bisnis.
“Kinerja BPR dan BPRS pada 2024 cukup baik. Namun, tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan penerapan Good Corporate Governance, manajemen risiko, kepatuhan, dan integritas untuk menciptakan daya saing yang lebih kuat,” ungkapnya.
Ketua Forum Pemegang Saham Pengendali (PSP) BPR Bali, I Gusti Agung Rai Wirajaya, menyoroti persaingan BPR dan BPRS dengan lembaga keuangan lainnya, seperti Bank Umum dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dan koperasi.
Menutup sambutannya, Kristrianti mengajak pengurus BPR dan BPRS untuk selalu memastikan penerapan tata kelola yang baik, manajemen risiko yang kuat, dan strategi anti-fraud yang lebih efektif.
“Melalui sinergi OJK dengan industri BPR dan BPRS di Bali, diharapkan tercipta ekosistem jasa keuangan yang berintegritas, inklusif, inovatif, dan berkelanjutan,” tutupnya. (yud/ub)
 Provinsi Bali terus mendorong peningkatan kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR)){kind=link}