UPDATEBALI.com, DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus mendorong peningkatan akses pembiayaan bagi sektor pertanian serta pengembangan UMKM guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam upaya tersebut, OJK Provinsi Bali menggelar High Level Meeting (HLM) TPAKD se-Provinsi Bali untuk mengimplementasikan program kerja TPAKD Provinsi Bali dan TPAKD dari 9 Kabupaten/Kota di Bali, pada Selasa, 11 Juli 2024.
Kegiatan HLM ini dipimpin oleh Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, bersama Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra. Acara ini turut dihadiri oleh pimpinan daerah sebagai koordinator dari 9 Kabupaten/Kota, Bank Indonesia, Kanwil Dirjen Perbendaharaan, dan pimpinan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di Bali.
“Melalui perluasan akses keuangan kepada petani dan UMKM ini, kami berharap pertumbuhan perekonomian di Bali tidak hanya bertumpu pada sektor pariwisata, tetapi juga sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan pemerintah Provinsi Bali dan UMKM sebagai penggerak ekonomi di Bali. Seluruh TPAKD se-Provinsi Bali telah menjalankan tugasnya dengan baik, namun memerlukan dukungan dari pemimpin daerah melalui komunikasi yang efektif antar OPD serta dukungan anggaran yang memadai sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2022,” ujar Kristianti.
Kristrianti juga menyampaikan bahwa kinerja industri jasa keuangan di Bali tetap terjaga pasca berakhirnya stimulus relaksasi kredit, dengan indikator-indikator keuangan yang terus tumbuh dan membaik di semua industri jasa keuangan di Bali. Kepercayaan masyarakat dan investor terhadap kondisi ekonomi Bali terus meningkat, ditunjukkan dengan pertumbuhan kredit secara year on year (yoy) yang didorong oleh peningkatan nominal kredit investasi sebesar Rp5,25 triliun (porsi kredit: 29,74 persen) atau tumbuh 19,69 persen yoy (Mei 2023: 5,50 persen yoy), serta peningkatan kredit korporasi sebesar 13,85 persen yoy (Mei 2024), yang lebih tinggi dibanding peningkatan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 2,27 persen yoy (Mei 2023).
Lebih lanjut, Kristrianti mendorong seluruh anggota TPAKD se-Provinsi Bali untuk berkolaborasi mengoptimalkan pencapaian program kerja TPAKD yang bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Bali. Program kerja TPAKD di Provinsi Bali tahun 2024 disusun untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi prioritas di Provinsi Bali, yaitu sektor pertanian melalui Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) dan sektor UMKM melalui program UMKM Bali Nadi Jayanti. K/PSP mencakup proses bisnis praproduksi hingga pascaproduksi pada sektor pertanian, khususnya sub sektor pertanian tanaman pangan dan sub sektor peternakan, dengan karakteristik yang terintegrasi, aman, inklusif, dan kolaboratif. Sementara itu, program UMKM Bali Nadi Jayanti merupakan program pendampingan dan pengembangan UMKM dengan prioritas UMKM perempuan dan disabilitas.
Pj. Gubernur Bali dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengapresiasi seluruh TPAKD di Bali.
“Kolaborasi seluruh anggota TPAKD di Bali yang diorkestrasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali telah berjalan dengan sangat baik sehingga perekonomian Bali saat ini tetap tumbuh dan kembali ke posisi sebelum Covid-19,” tambah Dewa.
TPAKD tidak hanya fokus pada peningkatan akses keuangan, tetapi juga berkolaborasi untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Program-program TPAKD, khususnya K/PSP, tidak hanya bermanfaat bagi petani, tetapi juga mendukung ketersediaan pasokan dan kestabilan harga pangan di Bali.
Selain kedua program prioritas tersebut, TPAKD juga melaksanakan program perluasan akses keuangan di kalangan pelajar melalui Satu Rekening Satu Pelajar-Satu Sekolah Satu Agen Laku Pandai (Kejarku Pandai), Desa Ekosistem Keuangan Inklusif, KKN Literasi dan Inklusi Keuangan di 40 desa di Bali bersama Universitas Udayana dan Universitas Pendidikan Ganesha, Pengembangan Ekonomi Daerah di Jembrana, serta edukasi bersama Satgas Pasti dan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring.
Acara dilanjutkan dengan diskusi bersama seluruh peserta yang hadir, dengan arahan dari Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Provinsi Bali, I Ketut Adiarsa, kepada seluruh pimpinan daerah sebagai koordinator TPAKD di wilayahnya untuk bersama-sama menyukseskan program kerja TPAKD dan menganggarkan program kerja TPAKD dalam anggaran tahun 2025. (yud/ub)
 Provinsi Bali melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus mendorong peningkatan){kind=link}