UPDATEBALI.com, JEMBRANA – Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom Gedung Kesenian Ir. Soekarno pada Selasa, 25 Maret 2025.
Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Badan Perencanaan Daerah Provinsi Bali, Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna, Ketua TP PKK Kabupaten Jembrana, serta pimpinan dan ketua fraksi DPRD Jembrana.
Selain itu, Musrenbang RKPD Jembrana Tahun 2026 turut melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal, desa/kelurahan, desa adat, tokoh masyarakat, akademisi, dan pimpinan organisasi lainnya.
Musrenbang ini bertujuan untuk menentukan prioritas pembangunan, mengumpulkan usulan dan masukan masyarakat, menyelaraskan rencana pembangunan, serta menentukan anggaran dan sumber pendanaan.
Tahun ini, Musrenbang mengusung tema “Percepatan Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan sebagai Modal Dasar Pembangunan Daerah.” Tema ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi serta mengubah struktur sosial dan ekonomi masyarakat agar lebih maju dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Dalam sambutannya, Bupati Kembang menekankan pentingnya Musrenbang sebagai momentum menyusun perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada aspirasi masyarakat.
“Momentum ini agar dapat merumuskan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi serta program yang telah kami perjanjikan kepada masyarakat, dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional, Provinsi Bali, dan RPJMD Semesta Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2030,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati Kembang berharap RKPD Tahun 2026 mampu mengakomodasi program prioritas dan program unggulan yang belum terlaksana pada APBD Tahun 2025.
“Untuk itu, saya berharap tahapannya agar disinergikan dengan tahapan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2030, sehingga harapannya RPJMD Tahun 2025-2030 yang menjadi dokumen perencanaan strategis lima tahunan kami dapat mendasari dan menjiwai RKPD Tahun 2026,” tambahnya.
Bupati Kembang juga menekankan pentingnya efisiensi dalam merumuskan alokasi belanja perangkat daerah. Selain itu, ia meminta agar aspirasi masyarakat diakomodasi dalam RKPD 2026 dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kondisi keuangan daerah.
“Seluruh stakeholder dan unsur masyarakat yang hadir hari ini agar benar-benar memanfaatkan forum Musrenbang ini untuk memberikan masukan dan saran serta mengidentifikasi masalah dan kebutuhan dalam penyusunan program-program pembangunan pada RKPD 2026,” tutupnya. (yud/ub)