UPDATEBALI.com, BADUNG – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta dan Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung tahun 2026.
Acara ini berlangsung di ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, pada Senin, 24 Maret 2025.Musrenbang RKPD ini turut dihadiri oleh Forkopimda Badung, Bappeda Provinsi Bali, Plh Sekda Badung, pimpinan perangkat daerah, organisasi kewanitaan, perbekel/lurah, BPD, dan LPM se-Badung.
Dalam sambutannya, Bupati Adi Arnawa menekankan bahwa RKPD 2026 harus berorientasi pada implementasi visi, misi, dan program kerja bupati serta wakil bupati terpilih. Selain itu, RKPD ini harus selaras dengan program Asta Cita yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 guna memastikan sinergitas pembangunan daerah dengan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Musrenbang RKPD ini memiliki peran strategis dalam merumuskan arah pembangunan Kabupaten Badung tahun 2026 serta menjadi tonggak awal dalam menentukan kebijakan pembangunan lima tahun ke depan. RKPD 2026 juga menjadi tahun pertama pelaksanaan RPJMD Badung 2025–2029,” ujar Bupati Adi Arnawa.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa pembahasan RKPD harus difokuskan pada visi dan misi yang akan dijalankan selama lima tahun mendatang. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan agar tetap berpegang teguh pada visi, misi, dan program yang telah ditetapkan. Salah satu fokus utama dalam RKPD ini adalah mewujudkan pariwisata berkualitas yang berlandaskan nilai-nilai Sat Kerthi Loka Bali.
Untuk mendukung pariwisata berkualitas, Pemkab Badung akan menangani berbagai isu strategis, seperti kemacetan, sampah, air bersih, banjir, serta keamanan. Salah satu langkah konkret adalah pembangunan infrastruktur yang merata di wilayah Badung Selatan, Tengah, dan Utara.
Bupati mengungkapkan bahwa berdasarkan koordinasi terakhir, dibutuhkan anggaran lebih dari Rp8 triliun dalam lima tahun ke depan untuk pembebasan lahan serta pembangunan jalan baru. Targetnya, proyek infrastruktur ini dapat diselesaikan pada tahun 2028.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, menekankan bahwa Musrenbang RKPD bukan sekadar forum diskusi formalitas, tetapi memiliki peran strategis dalam penyusunan perencanaan pembangunan 2026.
Ia berharap seluruh stakeholder yang hadir dapat memberikan masukan serta usulan sebagai bagian dari pendekatan partisipatif dan pendekatan politik melalui pokok pikiran Dewan.
“Melalui Musrenbang RKPD ini, kami berharap dapat menyelaraskan visi, misi, serta program Pemkab Badung dengan program Pemerintah Provinsi Bali dan program prioritas nasional,” ungkapnya.
Kepala Bappeda Badung, I Made Wira Dharmajaya, menambahkan bahwa tema yang diangkat dalam Musrenbang RKPD 2026 adalah “Akselerasi Pondasi Transformasi melalui Peningkatan Investasi Inklusif dan Daya Saing Daerah”. Musrenbang RKPD ini merupakan implementasi dari pendekatan “bottom-up and top-down planning” dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah.
Dalam forum ini, dibahas sebanyak 238 program, 661 kegiatan, dan 2.267 sub-kegiatan dengan kebutuhan pagu indikatif mencapai Rp11,4 triliun lebih. Ia berharap melalui Musrenbang RKPD ini, dapat dirumuskan solusi yang tepat dalam menjawab berbagai isu strategis yang dihadapi Kabupaten Badung.
Dengan digelarnya Musrenbang RKPD 2026, diharapkan pembangunan Badung dapat semakin terarah dan berdaya saing, terutama dalam mewujudkan pariwisata berkualitas yang berkelanjutan.(den/ub)





