UPDATEBALI.com, BADUNG – Indonesia kembali ditunjuk sebagai Tuan Rumah World Water Forum ke-10 yang akan diselenggarakan di pulau dewata pada Mei 2024 mendatang. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Presiden World Water Council menggelar Stakeholders Consultation Meeting (SCM) ke-2 yang merupakan rangkaian acara menjelang World Water Forum ke-10.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Presiden World Water Council (WWC) Loïc Fauchon, dan Penjabat Gubernur Bali Mahendra Jaya menggelar pertemuan dalam pembahasan World Water Forum Ke-10 Tahun 2024 yang diadakan di InterContinental Bali Resort, Badung pada Kamis 12 Oktober 2023.
Presiden WWC Loïc Fauchon SCM ke-2 berfungsi sebagai bagian dari “Water Deal” yang menyerukan diplomasi air secara berkesinambungan untuk meyakinkan para pemimpin dunia dan pemimpin politik bahwa “Air adalah isu politik” dan “sekarang adalah saatnya akselerasi”.
“Water Deal” menyiratkan hubungan baru dengan air, hubungan baru antara umat manusia dan air dan terutama menyerukan kembali slogan “Stop ignoring water”. Selain itu, ia juga menyebutkan beberapa prioritas dalam mengatasi krisis air global termasuk di antaranya menciptakan keseimbangan baru antara air untuk manusia dan alam, termasuk keseimbangan antara akses air perkotaan dan perdesaan, air untuk pertanian dan irigasi untuk menjamin produksi pangan, dan pengelolaan sumber daya air terpadu untuk menjamin pembangunan berkelanjutan.
“Kita sebagai manusia perlu menerjemahkan kenyataan bahwa air, pangan, energi, kesehatan dan pendidikan adalah lima jari dalam satu tangan. Tangan yang berbagi dan pembangunan yang damai,” kata Loïc Fauchon.
10th World Water Forum telah disepakati untuk dilaksanakan pada 18 Mei hingga 24 Mei 2024 di Bali mendatang dan ditargetkan akan dihadiri oleh 10.000 delegasi dan 30.000 peserta (termasuk partisipan, pengunjung pameran tentang air dan UMKM) dari 172 negara yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, parlemen, swasta, akademisi, praktisi, asosiasi, dan masyarakat pada lingkup nasional dan internasional.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite Penyelenggara Nasional Forum Air Sedunia ke-10 yang juga menjabat sebagai Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan SCM ke-2 memainkan peran penting dalam meletakkan dasar bagi 10th World Water Forum tahun depan. Hasil diskusi dari forum ini akan dielaborasi melalui proses tematik, regional, dan politik dengan keterkaitan yang kompleks, yang perlu didiskusikan di antara para pemangku kepentingan.
“Pada kesempatan ini, kami akan membahas “Water Justice” secara global, termasuk pengelolaan air di pulau-pulau kecil dan akses air bersih untuk semua. Kemudian, kami akan memetakan keterkaitan antar sub-tema, wilayah, dan ketiga proses, merencanakan tindakan lebih lanjut dan merancang hasil akhir untuk forum, serta merancang tindak lanjut setelahnya,” kata Menteri Basuki.
Pertemuan 10th World Water Forum di Bali akan mengusung tema “Water for Shared Prosperity” dengan beragam diskusi panel subtema seperti Water for Humans and Nature, Water Security and Prosperity, Disaster Risk Reduction and Management, Governance, Cooperation and Hydro Diplomacy, Sustainable Water Finance, dan Knowledge and Innovation. Forum Air Dunia ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi seluruh stakeholder untuk dapat berbagi ide, praktik, dan solusi terbaik dalam menghadapi tantangan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan.
Pj Gubernur Mahendra Jaya berharap momentum 10th World Water Forum menjadi ajang promosi tentang pariwisata yang ada di Bali serta saling bersinergi untuk menghadapi permasalahan global ke depannya.
“Peserta terdaftar yang berasal dari 73 negara akan bekerja sesuai sub-tema: Ketahanan dan Kesejahteraan Air, Air untuk Manusia dan Alam, Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana, Tata Kelola, Kerjasama dan Diplomasi Air, Pembiayaan Air Berkelanjutan, dan terakhir, Pengetahuan dan Inovasi.” tambahnya.
Turut hadir dalam gelaran Opening Ceremony Stakeholders Consultation Meeting (SCM) ke-2, yakni Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Direktur Jenderal IKP KOMINFO Usman Kansong, Perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perwakilan dari Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta sejumlah organisasi internasional.(den/ub)
