UPDATEBALI.com, BADUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, fokus pada Monitoring Center for Prevention (MCP), Penertiban Aset, Optimalisasi Pajak Daerah, dan Survei Penilaian Integritas (SPI) di Puspem Badung pada Kamis, 27 Juni 2024.
Rakor yang dihadiri Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, dan jajaran KPK serta instansi terkait ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam sambutannya, Wabup Suiasa mengapresiasi bimbingan KPK dalam membangun budaya anti korupsi di Badung, mencatat pencapaian indeks MCP Badung tahun 2023 sebesar 97, yang menempatkannya sebagai salah satu kabupaten dengan indeks tertinggi secara nasional.
“Kami berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan capaian ini, serta memastikan integritas dalam setiap langkah administrasi pemerintahan,” ujarnya.
Suiasa juga menyoroti penertiban aset dan optimalisasi pajak daerah sebagai upaya konkret dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
“Kami terus mengupayakan agar semua aset daerah memiliki legalitas yang jelas dan mengoptimalkan penerimaan pajak, khususnya dari sektor hotel dan restoran,” tambahnya.
Kasatgas Korsup Wilayah V.5 KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda, menekankan pentingnya Rakor ini sebagai langkah preventif untuk mencegah korupsi.
“Badung menjadi contoh nasional dengan skor MCP yang sangat baik. Kami berharap agar capaian ini tetap terjaga dan tidak terkompromi oleh praktik korupsi,” paparnya.
Rakor ini juga dihadiri oleh Kejaksaan Negeri Badung, Badan Pertanahan Nasional Badung, serta pejabat terkait lainnya, yang secara aktif terlibat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di Badung.(den/ub)
 Badung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi){kind=link}