UPDATEBALI.com, BULELENG – Langkah serius dalam menekan laju inflasi dan memperkuat ketahanan pangan di Buleleng kembali diwujudkan melalui pemanfaatan lahan Hutan Kota Banyuasri.
Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemkab Buleleng, Bank Indonesia Bali, OJK Bali, BPD Bali, dan Kodim 1609/Buleleng melakukan aksi kolaborasi luar biasa dengan menanam 12.000 bibit cabai dan benih ikan di area tersebut.
Menurut laporan dari Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, lahan seluas 2 hektar ini telah dirancang untuk menjadi lahan ketahanan pangan dan program pengendalian inflasi berkelanjutan. Yang menarik, seluruh proses dari pembersihan lahan hingga penanaman tidak menggunakan APBD Buleleng, melainkan didukung oleh pihak-pihak terkait.
“Lahan ini akan kita fokuskan untuk program pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Penanaman bibit cabai ini didukung penuh oleh berbagai pihak, tanpa menggunakan anggaran dari APBD Buleleng,” ujar Pj. Lihadnyana.
Pemeliharaan tanaman cabai akan dilakukan oleh petugas kebersihan kota hingga waktu panen. Hasil panen cabai ini akan dibeli oleh Perumda Pasar Argha Nayottama Buleleng dan dijual langsung ke Pasar Anyar dan Pasar Banyuasri, dengan harapan dapat menekan harga cabai yang sering menjadi pemicu inflasi di Buleleng.
“Nantinya, lahan ini juga akan ditanami dengan komoditi lain seperti bawang putih dan berbagai jenis sayuran. Kami juga berencana untuk menambahkan akses jogging track untuk masyarakat umum,” tambah Pj. Lihadnyana.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyatakan dukungan penuh terhadap Pemkab Buleleng dalam memanfaatkan lahan untuk program ketahanan pangan dan pengendalian inflasi. Tanah milik Pemerintah Provinsi Bali di ujung Barat dan Timur Buleleng juga diberikan lampu hijau untuk dimanfaatkan dalam program tersebut.
“Intinya kita lakukan intervensi di aspek produksi untuk menekan inflasi langsung ke pasar,” jelas Sekda Dewa Made Indra.
Bali sendiri telah memperoleh penghargaan sebagai daerah dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) terbaik di Indonesia, dengan nilai 85,19. Hal ini mendorong pemerintah untuk terus melakukan pemetaan terhadap tanaman pangan yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat produksi yang mencukupi. (adv/ub)
