UPDATEBALI.com, DENPASAR – Permasalahan rabies yang belum tuntas di Bali mendorong pemangku kepentingan di tingkat provinsi untuk mengambil langkah strategis dalam mempercepat penanggulangan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman rabies.
Dalam rangka ini, Tim Koordinasi (Tikor) Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis Penyakit Infeksi Baru Provinsi Bali mengadakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Tim I Made Rentin di Gedung BPBD Provinsi Bali pada hari Senin, 10 Juni 2024.
I Made Rentin, yang juga menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Bali, menegaskan perlunya langkah konkret, terpadu, dan reguler untuk menyamakan persepsi dan mencegah fluktuasi kasus rabies di Bali. Meski terjadi penurunan kasus dibandingkan tahun 2023, upaya untuk mencegah munculnya kasus baru di tahun 2024 harus terus ditingkatkan.
“Setelah mengevaluasi apa yang dilakukan masing-masing pokja di provinsi, selanjutnya kita akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota dan melibatkan langsung perangkat desa,” ujar Rentin.
Dukungan datang dari Perwakilan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI, Pebi Purwo Suseno, yang menyatakan komitmen Kementan untuk mengawal upaya pengendalian rabies di Bali. Pebi menekankan pentingnya analisis mendalam terhadap kasus rabies untuk mengetahui penyebab pastinya, seperti apakah suatu desa telah lama tidak mendapat program vaksinasi.
John Weaver, Penasihat Kesehatan Hewan dari Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP), menyoroti pentingnya data real-time dan valid dalam pengendalian rabies di Bali. Menurutnya, data tersebut akan membantu pemerintah menyusun strategi komunikasi untuk mengubah perilaku masyarakat terkait ancaman rabies.
“Penggunaan vaksin yang berkualitas lebih baik daripada vaksin murah tapi tidak efektif dan justru mengeluarkan biaya lebih,” tambahnya.
Akademisi dari Universitas Udayana, Prof. Dr. dr. Ni Nyoman Sri Budayanti, Sp.MK, menyampaikan komitmen akademisi untuk mendukung pemerintah dalam menyelesaikan masalah rabies di Bali. Ia juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap rabies agar tidak berdampak pada sektor pariwisata.
“Paling tidak sebulan sekali kita bertemu membahas ini, karena banyak penyakit lain juga mengintai seperti flu burung,” ujarnya.
Rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan Bappeda Bali, Balai Besar Veteriner Denpasar, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Provinsi Bali, dan Dinas Kominfos Provinsi Bali, menunjukkan kolaborasi lintas sektoral dalam upaya penanggulangan rabies di Bali. (yud/ub)
