UPDATEBALI.com, DENPASAR – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menyampaikan penilaian terhadap kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara pada posisi Februari 2024.
Menurut laporan yang dirilis, kinerja sektor keuangan di wilayah tersebut tetap menunjukkan ketahanan dan stabilitas yang baik, didukung oleh faktor-faktor seperti permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga.
Data sektor perbankan menunjukkan pertumbuhan yang semakin membaik dari periode sebelumnya. Penyaluran kredit mencapai Rp218,41 triliun, tumbuh 11,34 persen year-on-year (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Lebih dari separuh kredit tersebut disalurkan kepada sektor produktif, menunjukkan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
Pertumbuhan kredit investasi yang tinggi, sebesar Rp9,20 triliun atau 27,74 persen yoy, menggambarkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi di wilayah tersebut. Sektor Bukan Lapangan Usaha (konsumtif) dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran mendominasi penyaluran kredit.
Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami pertumbuhan positif, mencapai Rp254,69 triliun atau tumbuh 15,59 persen yoy, menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.
Meskipun demikian, OJK tetap memperhatikan risiko-risiko potensial, terutama terkait dengan kondisi pasar global yang masih tidak stabil dan potensi peningkatan risiko kredit pasca-berakhirnya relaksasi kredit restrukturisasi terkait Covid-19. OJK akan terus mendorong perbankan untuk meningkatkan daya tahan dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan likuiditas.
Edukasi dan Pelindungan Konsumen
OJK tidak hanya fokus pada kinerja industri keuangan, tetapi juga pada edukasi dan perlindungan konsumen. Dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Bali dan Nusa Tenggara, OJK telah melaksanakan berbagai kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau ribuan orang di seluruh wilayah tersebut.
Kegiatan edukasi keuangan dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari tatap muka hingga online, serta melalui aliansi strategis dengan berbagai pihak. Selain itu, OJK juga bekerja sama dengan berbagai stakeholder untuk mendukung program inklusi keuangan, seperti Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha keuangan, akademisi, dan stakeholder lainnya.
Selama tahun 2024 hingga bulan Maret, OJK di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara telah menerima sejumlah pengaduan terkait sektor keuangan. OJK terus berupaya menyelesaikan pengaduan tersebut melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dan memberikan pelayanan penarikan data Informasi Debitur (Ideb) Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk mendukung kelancaran kredit/pembiayaan kepada masyarakat.
Dengan langkah-langkah tersebut, OJK optimis bahwa sistem keuangan di Bali dan Nusa Tenggara akan tetap terjaga stabil dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. (yud/ub)
 Provinsi Bali menyampaikan penilaian terhadap kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Bali){kind=link}