UPDATEBALI.com, TABANAN – Berkat kerja keras dan kegigihan Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, SE, MM, beserta jajaran, Kabupaten Tabanan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut. Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna Ke-9 DPRD Provinsi Bali yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Rabu, 22 Mei 2024
Acara ini juga menjadi ajang penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota se-Bali. Hadir dalam acara tersebut Anggota VI BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, PJ Gubernur Bali, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Pangdam IX Udayana dan jajaran Forkopimda Provinsi Bali, Auditor Utama Keuangan Negara VI RI Provinsi Bali, Bupati/Walikota se-Bali, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali, Kepala Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, serta para Kepala Instansi terkait di Provinsi Bali.
Anggota VI BPK RI, Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali dan seluruh Kabupaten/Kota se-Bali berhasil meraih Opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2023.
Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada seluruh jajaran pemerintah yang telah mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK RI menyimpulkan bahwa Opini terhadap laporan keuangan Provinsi Bali tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian. Kami ucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemprov Bali atas capaian ini, semoga lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang,” ujar Pius.
PJ Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, menyampaikan penghormatan dan terima kasih kepada Anggota VI BPK RI dan seluruh jajaran BPK RI atas masukan, koreksi, dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan.
“Melalui pemeriksaan terperinci, kami dapat mengetahui kekurangan dan kealpaan dalam penyajian laporan keuangan. Kami telah menyusun rencana aksi agar temuan pemeriksaan dapat terselesaikan tepat sasaran dan tepat waktu. Kami berkomitmen untuk mengikuti segala aturan demi menyiapkan laporan keuangan yang lebih baik, akuntabel, terukur, dan terarah di masa mendatang,” jelas Mahendra.
Bupati Sanjaya juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Provinsi, dan BPK RI dalam memastikan kebijakan dan program benar-benar menghasilkan dampak positif bagi masyarakat.
“Ini kerja keras seluruh pihak. Pemkab Tabanan berkomitmen untuk taat dan transparan dalam pengelolaan keuangan,” tegas Sanjaya.
Ia juga menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk terus bersinergi dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah, khususnya di Tabanan. (den/ub)
 dari BPK RI){kind=link}