UPDATEBALI.com, DENPASAR – Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) di Bali hingga Agustus 2024 masih tinggi namun terkendali. Sekretaris Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis Penyakit Infeksi Baru (PIB) Provinsi Bali, I Made Rentin, menyampaikan hal ini pada Selasa, 27 Agustus 2024 di BPBD Provinsi Bali.
Total kasus GHPR yang tercatat hingga bulan ini mencapai 34.809 dengan 263 di antaranya adalah Hewan Penular Rabies (HPR) positif. Jumlah korban meninggal dunia akibat rabies mencapai empat orang. Meskipun ada penurunan dibandingkan tahun 2023, yang mencatat 72.782 kasus GHPR dengan 635 HPR positif dan 9 kematian, jumlah kasus tahun ini tetap tergolong tinggi.
Distribusi penyakit anjing gila (lyssa) tercatat di dua kabupaten, yakni Tabanan dan Karangasem, masing-masing dengan dua kasus. GHPR terbanyak terjadi di Kabupaten Buleleng dengan 10.710 kasus, diikuti oleh Kabupaten Badung dengan 10.499 kasus, dan Kota Denpasar dengan 9.772 kasus.
Vaksin Anti Rabies (VAR) telah diberikan sebanyak 54.521 kali, dengan jumlah tertinggi di Kabupaten Buleleng (7.674 vaksin), Kota Denpasar (7.583 vaksin), dan Kabupaten Badung (6.557 vaksin).
I Made Rentin menyebutkan bahwa tantangan dalam pengendalian rabies di Bali disebabkan oleh kurangnya pemahaman beberapa kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan terkait bahaya rabies. “Sebaran kasus rabies pada hewan semakin merata,” tambahnya. Kasus gigitan HPR di objek wisata, terutama oleh kera, juga menjadi perhatian.
Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali bersama Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis PIB antara lain monitoring dan evaluasi pencatatan dan pelaporan kasus rabies, serta kaji banding ke wilayah lain yang berhasil menerapkan praktik baik dalam pengendalian rabies. Alokasi dana untuk tahun 2025 dan advokasi kepada pemangku kepentingan juga menjadi fokus untuk meningkatkan efektivitas pengendalian rabies di masa depan.
Made Rentin menambahkan bahwa tantangan pengendalian rabies ke depan akan semakin berat, terutama terkait dengan ketersediaan vaksin dan biaya operasional. (yud/ub)
