UPDATEBALI.com, DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus terus menjadi prioritas.
Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Forum Kemitraan dan Forum Komunikasi terkait pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Rabu, 11 Juni 2025.
Namun demikian, Dewa Made Indra mengakui bahwa dalam pelaksanaannya, program JKN masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti jumlah peserta aktif yang belum optimal, pelayanan rumah sakit yang belum memadai, hingga masih adanya praktik pelanggaran atau fraud.
“Ini tugas kita bersama untuk memperluas kepesertaan dan meningkatkan keaktifan peserta JKN,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa ke depan, anggaran yang disiapkan pemerintah daerah untuk pembayaran iuran peserta bantuan iuran (PBI) JKN akan semakin berkurang.
Hal ini disebabkan oleh proses penyisiran data yang terus dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota agar bantuan tepat sasaran.
“Ini tantangan yang harus kita hadapi. Melalui forum ini, mari kita terus berupaya mengampanyekan agar masyarakat secara bertahap menjadi peserta mandiri,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Dewa Made Indra menyampaikan bahwa saat ini masih banyak peserta JKN yang dibiayai oleh pemerintah meskipun tergolong mampu. Oleh karena itu, fokus ke depan adalah agar pembiayaan JKN hanya menyasar masyarakat yang benar-benar miskin.
Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan, Mangisi Raja Simarmata, dalam paparannya menyebutkan bahwa hingga Juni 2025, cakupan kepesertaan JKN di Provinsi Bali telah mencapai 99,13%, dengan persentase peserta aktif sebesar 85,69%.
Adapun capaian Universal Health Coverage (UHC) tertinggi berasal dari peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah (PD Pemda).
“Dari sembilan kabupaten/kota di Bali, masih ada dua yang belum mencapai UHC 98%, yakni Kabupaten Buleleng dan Jembrana. Bahkan, Kabupaten Buleleng mencatatkan peserta aktif di bawah 80%,” jelas Mangisi.
Menanggapi hal itu, Sekda Bali meminta agar Dinas Sosial PPPA serta Disnaker ESDM Provinsi Bali bersama BPJS Kesehatan Wilayah XI segera menindaklanjuti penurunan UHC tersebut.(yud/ub)
