UPDATEBALI.com, DENPASAR – Menjaga keamanan dan ketertiban menjadi salah satu kunci utama dalam mempertahankan Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, desa adat, dan masyarakat dinilai perlu terus diperkuat untuk memastikan Pulau Dewata tetap aman, tertib, dan kondusif.
Hal tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali yang dipimpin Gubernur Bali Wayan Koster di Ruang Rapat Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Selasa (28/7/2026).
Rakor tersebut membahas sejumlah persoalan terkait keamanan, ketertiban, serta keimigrasian warga negara asing (WNA). Selain itu, rapat juga mengevaluasi berbagai perkembangan yang berpotensi memengaruhi situasi keamanan dan kenyamanan masyarakat maupun wisatawan di Bali.
Dalam rapat tersebut, laporan Kapolda Bali, Pangdam IX/Udayana, Kabinda Bali, jajaran Imigrasi, hingga Danrem 163/Wirasatya secara umum menyatakan kondisi Bali masih aman, baik, dan kondusif.
Gubernur Koster mengingatkan masyarakat agar tidak serta-merta menyimpulkan kondisi keamanan Bali hanya berdasarkan pemberitaan atau dinamika yang berkembang di media sosial. Menurutnya, informasi yang beredar terkadang muncul dari berbagai sudut pandang dan belum tentu menggambarkan fakta secara utuh.
“Bukan tentang satu atau dua masalah besar apa yang diatensi dalam rapat ini, tetapi intinya secara umum bagaimana Bali dengan sektor pariwisatanya tetap kondusif. Koordinasi ini memang kami gelar secara rutin guna mengevaluasi keamanan di Provinsi Bali. Beberapa isu yang muncul dalam pemberitaan di media sosial pun terkadang tidak sesuai dengan faktanya,” ujar Koster.
Ia menegaskan pemerintah bersama seluruh unsur terkait telah melakukan kajian dan evaluasi secara menyeluruh. Ke depan, intensitas kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga akan ditingkatkan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di Bali.
Menurut Koster, langkah tersebut bukan semata-mata untuk menjaga citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia, tetapi juga bagian dari penegakan hukum serta upaya melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Soroti Kasus Main Hakim Sendiri
Salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian usai rakor adalah kasus tindakan main hakim sendiri terhadap seorang terduga pelaku pencurian di Desa Baturiti, Tabanan, yang kemudian meninggal dunia.
Koster menilai kejadian tersebut harus menjadi pembelajaran bersama. Ia meminta masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri ketika menghadapi persoalan hukum, melainkan menyerahkan sepenuhnya penanganan kepada aparat yang berwenang.
“Seluruh masyarakat Bali agar turut menjaga kondusivitas situasi di lingkungannya masing-masing, menahan diri apabila terjadi permasalahan hukum sehingga tidak sampai main hakim sendiri, serta menyerahkan sepenuhnya permasalahan hukum kepada pihak yang berwenang,” tegasnya.
Menurut Koster, upaya pencegahan harus dilakukan mulai dari tingkat paling bawah. Karena itu, ia akan mengingatkan para kepala desa dan Bendesa Adat di seluruh Bali agar memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menaati hukum sekaligus menjaga keamanan lingkungan.
Ia menilai keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat. Kondisi yang tertib juga lahir dari kesadaran masyarakat untuk menahan diri, menghormati proses hukum, serta tidak membiarkan persoalan berkembang menjadi tindakan yang dapat menimbulkan korban.
Masyarakat juga diingatkan agar tidak menyebarkan opini yang tidak sesuai fakta, baik melalui media sosial maupun lingkungan sekitar, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan kekisruhan.
Pemerataan Ekonomi Tetap Diperkuat
Menanggapi persoalan sosial dan ekonomi yang disebut-sebut melatarbelakangi tindakan pencurian tersebut, Koster mengatakan pemerintah telah menjalankan berbagai program bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan.
Program tersebut tidak hanya berasal dari Pemerintah Provinsi Bali, tetapi juga pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten/kota.
Karena itu, Koster menegaskan persoalan ekonomi tidak semestinya dijadikan alasan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.
“Dalam hal pemerataan ekonomi, tidak hanya satu-dua desa. Seluruh desa di Bali berhak merasakan pemerataan dan pemberdayaan ekonomi. Dalam hal ini Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten/kota berkolaborasi. Dalam hal bantuan sosial juga ada banyak jenisnya dari kami,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya memastikan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata. Dengan demikian, persoalan sosial diharapkan dapat ditangani dari akarnya sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat di tingkat desa.
Aktivitas Pelari WNA Dipantau
Sementara itu, terkait aktivitas komunitas pelari yang dilakukan oleh WNA dan sempat menjadi perhatian publik, Koster mengatakan masyarakat tidak perlu terlalu merisaukannya.
Menurutnya, kegiatan tersebut pada dasarnya merupakan aktivitas olahraga yang dilakukan pada pagi hari sehingga dinilai tidak terlalu mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.
Meski demikian, Koster kembali menegaskan pemerintah bersama jajaran keamanan akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk memastikan berbagai aktivitas di Bali berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Rakor Forkopimda tersebut sekaligus menegaskan bahwa menjaga Bali tetap aman dan kondusif membutuhkan kerja bersama. Di tengah derasnya arus informasi dan dinamika sosial yang berkembang, masyarakat diharapkan tetap tenang, kritis dalam menerima informasi, serta tidak mudah terprovokasi.
Bagi Bali yang perekonomiannya sangat berkaitan dengan sektor pariwisata, keamanan bukan sekadar persoalan ketertiban. Kondisi yang aman juga menyangkut rasa nyaman masyarakat serta kepercayaan wisatawan.
Karena itu, menjaga Bali tetap aman dan kondusif menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, desa adat, hingga seluruh masyarakat. (yud/ub)
