UPDATEBALI.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berkomitmen untuk meningkatkan akses keuangan syariah bagi masyarakat melalui berbagai program yang melibatkan para pemangku kepentingan industri keuangan syariah.
Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dalam Puncak Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2025 di Kantor OJK, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025.
Mahendra menyoroti pentingnya percepatan inklusi keuangan syariah mengingat hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 mencatat tingkat inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 persen, sementara tingkat literasi keuangan syariah mencapai 39,11 persen.
“Kami mengajak seluruh jajaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan pemangku kepentingan untuk melihat ini sebagai tantangan. Jangan sampai literasi yang sudah baik menjadi tidak berdampak karena kurangnya akses keuangan syariah. Ini bisa menyebabkan skeptisisme dan apatisme di masyarakat,” ujar Mahendra.
Selain meningkatkan inklusi keuangan syariah, Mahendra juga menyoroti tantangan industri keuangan syariah, termasuk keterbatasan pengembangan dan diferensiasi produk serta kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di sektor ini.
OJK telah mengeluarkan sembilan regulasi (POJK) dalam dua tahun terakhir untuk memperkuat industri keuangan syariah, di antaranya regulasi mengenai kelembagaan BPR/BPRS, tata kelola bank umum syariah, dan pengembangan kapasitas SDM. Selain itu, tujuh Surat Edaran OJK (SEOJK) juga diterbitkan untuk mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah, mencakup manajemen risiko, perubahan kegiatan usaha, serta penyelenggaraan produk BPRS.
Per Januari 2025, industri jasa keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan positif. Total aset industri ini meningkat 10,35 persen secara tahunan (year-on-year) menjadi Rp2.860,1 triliun. Rinciannya, aset perbankan syariah mencapai Rp948,2 triliun, pasar modal syariah Rp1.740,2 triliun, dan lembaga keuangan non-bank syariah Rp171,7 triliun.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (KE PEPK) OJK, Friderica Widyasari Dewi, menekankan pentingnya inovasi dalam pengembangan produk dan layanan keuangan syariah.
“Kita harus mencari cara untuk menjangkau masyarakat yang hanya ingin menggunakan layanan keuangan syariah tetapi mengalami keterbatasan akses. Ini adalah tugas kita semua,” ujarnya.
GERAK Syariah 2025 telah berhasil menjangkau 6,35 juta orang melalui berbagai kegiatan edukasi keuangan syariah sejak dimulai pada 23 Februari 2025. Program ini melibatkan kolaborasi antara OJK, PUJK Syariah, Bank Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), serta berbagai komunitas dan tokoh masyarakat.
GERAK Syariah 2025 mencatat capaian signifikan dengan 2.863 kegiatan yang terdiri atas 1.435 kegiatan literasi, 556 kegiatan inklusi, dan 872 kegiatan sosial. Dari sisi keuangan, tercatat penghimpunan dana sebesar Rp1,4 triliun dan penyaluran dana sebesar Rp4,6 triliun. Selain itu, dana sosial sebesar Rp30,75 miliar telah tersalurkan kepada 158.203 penerima manfaat di 154 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Sebagai bentuk apresiasi, OJK memberikan penghargaan GERAK Syariah Award kepada PUJK Syariah yang berkontribusi dalam literasi dan inklusi keuangan syariah. Penerima penghargaan meliputi PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Unit Usaha Syariah PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PT Bank Mega Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia, PT BPRS Hikmah Khazanah, PT Asuransi Jiwa Syariah Kitabisa, dan Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Sumatera Barat.
Friderica berharap kolaborasi yang telah terjalin selama GERAK Syariah 2025 dapat terus berlanjut dalam program peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah lainnya, seperti Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS), Syariah Financial Fair (SYAFIF), dan Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS).
Dalam acara tersebut, OJK juga meluncurkan program Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) di pedesaan bekerja sama dengan KNEKS, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), serta Kementerian Agama (Kemenag). Program ini bertujuan memperkuat ekosistem keuangan syariah di desa dengan memberdayakan Penyuluh Desa dan BUMDes sebagai agen layanan keuangan syariah.
Melalui GERAK Syariah 2025, OJK menegaskan komitmennya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di seluruh Indonesia dengan memperkuat sinergi antara PUJK Syariah dan pemangku kepentingan lainnya. (yud/ub)
 terus berkomitmen untuk meningkatkan akses keuangan syariah bagi masyarakat melalui berbagai program){kind=link}