UPDATEBALI.com, DENPASAR – Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali kembali menggelar Press Release terkait kasus Tindak Pidana Korupsi yang telah terjadi di wilayah hukum Polda Bali.
Dalam Press Release ini dipimpin oleh Kabid Humas Polda Bali Kombes. Pol. Stefanus Satake Bayu Setianto, S.I.K., M.Si., yang didiampingi Kasubdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bali AKBP Gusti Ayu Putu Suinaci, S.I.K., M.I.K., Kabagbinops Ditreskrimsus Polda Bali AKBP Ida Putu Wedanajati, S.H., M.H., dan Kanit 2 Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Bali Kompol Tri Joko W. yang bertempat di Ruang Rapat Ditreskrimsus Polda Bali, Rabu (10/8/2022).
Berdasarkan penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, Ditreskrimsus Polda Bali mendapati bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan dana atau usaha pada LPD Desa Adat Ungasan yang dilakukan oleh tersangka inisial NS dengan menggunakan uang secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
Adapun mudus operandi yang dilakukan oleh tersangka NS yakni mengeluarkan kredit kepada nasabah yang nilainya besar, agar tidak melampaui batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dilakukan dengan cara memecah-mecah pinjaman tersebut kedalam beberapa nama pinjaman oleh tersangka, sedangkan nama peminjam yang digunakan sebagai peminjam adalah nama-nama keluarga atau family peminjam, serta nasabah yang diberikan pinjaman bukan merupakan warga Desa Adat Ungasan.
Dari hasil penyidikan, selisih lebih pengeluaran dana LPD Desa Adat Ungasan, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, atas Investasi (pembelian asset) di Desa Tanak Awu dan di Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah (pengeluaran dana tidak sesuai dengan fisik dan harga perolehan atas investasi), dimana jumlah pengeluaran uang yang dilaporkan lebih kecil dari jumlah uang yang dikeluarkan oleh LPD Desa Adat Ungasan.
Selanjutnya dalam investasi (Pembelian Asset) di Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban Penggunaan Dana LPD Desa Adat Ungasan, telah lunas dibayar, sesuai dengan jumlah asset (tanah) yang dibeli namun faktanya adanya harga tanah yang dibeli belum lunas dibayar, dan tersangka NS menggunakan dana LPD Desa Adat Ungasan yang dikemas yang seolah-olah dalam bentuk kredit dan kemudian jaminan atas kredit tersebut ditarik/diambil kembali.
Dalam penyampaiannya Kabid Humas Polda Bali Kombes. Pol. Stefanus Satake Bayu Setianto, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa akibat dari perbuatan tersangka tersebut, LPD Desa Adat Ungasan mengalami kerugian mencapai Rp. 26.872.526.963,- dan tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis tentang Tindak Pidana Korupsi.
“Jadi untuk kerugian yang dialami oleh LPD Desa Adat Ungasan mencapai Dua Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah,� ungkapnya.
Tersangka nantinya akan dijerat dengan pasal Pasal 2, 3, 8, 9, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan pidana paling lama 20 Tahun penjara.
Untuk barang bukti yang berhasil di amankan Uang Tunai sejumlah Rp.80.400.000,- , Sertifikat Hak Milik sebanyak 42 Sertifikat, Surat Tanah Sporadik sebanyak 3 buah, 1 Bundle Rekening Koran BNI, 1 Bundle Foto Copy Rekening Koran BPD Bali, Perja. (den/ub)
