UPDATEBALI.com, TABANAN – Meskipun memiliki reputasi yang cukup bergengsi, namun ternyata jabatan kepala sekolah di kabupaten Tabanan kurang diminati. Alasannya adalah kurangnya minat menjadi kepala sekolah dikarenakan tunjangan yang diterima sangat minim, hanya sekitar Rp 125 ribu per bulan. Fakta ini terungkap dalam rapat kerja antara Komisi IV DPRD Tabanan dengan Dewan Pendidikan Tabanan pada Rabu, 10 Mei 2023.
Keberadaan Dewan Pendidikan selama ini dianggap sebagai mitra yang baik oleh Dinas Pendidikan maupun Komisi IV DPRD Tabanan, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di kabupaten tersebut. Diharapkan bahwa dengan tugas masing-masing, mereka dapat menemukan solusi untuk masalah-masalah di bidang pendidikan.
Baca juga:
Usung Konsep Pentahelix, Rumah Bertumbuh Wadah Kembangkan Kreatifitas Masyarakat Desa Tembok
"Pembicaraan mengenai pendidikan bukanlah sesuatu yang menghasilkan perubahan instan, tetapi harus berorientasi jangka panjang untuk mendapatkan hasil yang dapat dirasakan di masa depan," jelas Ketua Dewan Pendidikan, Drs I Wayan Suwira, setelah rapat kerja.
Salah satu perhatian utama yang harus segera dicari solusinya adalah minimnya tunjangan kepala sekolah. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada motivasi bagi para guru untuk menjadi kepala sekolah. Padahal, tugas kepala sekolah sangatlah besar dalam mengelola sekolah, termasuk sarana, prasarana, siswa, guru, dan lingkungan sekolah.
"Ternyata minat menjadi kepala sekolah kurang, hal ini disebabkan oleh rendahnya kesejahteraan (tunjangan) yang diterima. Akibatnya, motivasi menjadi kepala sekolah sangatlah rendah," terangnya.
Selain itu, Dewan Pendidikan juga berharap agar kebutuhan guru di sekolah dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Contohnya, masih terdapat kekurangan guru olahraga di salah satu SMP di kecamatan Marga, sehingga pembelajaran tidak berjalan maksimal. Kondisi ini kemungkinan juga terjadi di beberapa sekolah lainnya di kabupaten Tabanan.
"Dalam hal pengadaan guru P3K, terjadi kontradiksi di mana terdapat kekurangan guru namun juga ada guru yang tidak lulus P3K. Kami berharap agar hal ini dapat diatasi," saran Wakil Ketua Dewan Pendidikan, Dewa Nyoman Maryono.
Anggota Komisi IV, Made Suarta, juga mengakui hal tersebut. Sebagai politisi yang berasal dari kecamatan Kediri, dia membenarkan bahwa tunjangan yang diterima kepala sekolah tidak sebanding dengan tanggung jawab besar yang diemban. Bahkan, beberapa kepala sekolah juga menjabat dalam posisi ganda.(tia/ub)
