UPDATEBALI.com, DENPASAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-1 masa persidangan I Tahun 2024-2025 pada Senin, 21 Oktober 2024, dengan agenda utama pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, yang akrab disapa Dewa Jack yang dihadiri oleh Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.
Dalam pembahasan tersebut, Ni Made Usmantari dari Fraksi PDIP menyampaikan pandangan tentang pentingnya percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Bali. Menurutnya, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta peran aktif masyarakat dan peningkatan daya saing daerah menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Pelaksanaan APBD harus berdasarkan asas kepastian hukum, akuntabilitas, keterbukaan, serta efisiensi dan efektivitas,” ucapnya.
Usmantari menyebutkan, total RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp5,96 triliun. Rinciannya, pendapatan daerah sebesar Rp4,87 triliun, penerimaan pembiayaan Rp1,09 triliun, belanja daerah Rp5,56 triliun, dan pengeluaran pembiayaan Rp401,46 miliar, sehingga menghasilkan defisit sebesar Rp691,11 miliar.
Fraksi PDIP mengapresiasi pemulihan ekonomi Bali yang didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara. Pertumbuhan ekonomi Bali pada semester pertama 2024 tercatat sebesar 5,66%, dan diproyeksikan tumbuh sebesar 5,75% pada tahun 2025, melebihi rata-rata nasional yang berada di kisaran 5,3% hingga 5,6%.
Fraksi Partai Golkar, yang diwakili oleh Agung Bagus Tri Candra Arka, menyatakan bahwa defisit RAPBD 2025 sebesar Rp691 miliar dapat dipahami, namun mereka mengingatkan pemerintah daerah untuk bekerja keras merealisasikan pendapatan yang telah direncanakan, terutama mengingat beban pembayaran utang dan situasi ekonomi global yang tidak stabil. Fraksi Golkar juga menyoroti pencatatan pendapatan daerah dari proyek Pusat Kebudayaan Bali (PKB) dan aset Pemprov Bali di Nusa Dua, yang menurut mereka tidak sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah yang menggunakan basis kas, bukan basis akrual.
Golkar juga menekankan pentingnya transparansi dalam penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp158 miliar, dan mengingatkan agar langkah ini dapat benar-benar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat.
Fraksi Demokrat-NasDem, yang diwakili oleh I Gede Ghumi Asvatham, mengapresiasi optimisme Pj. Gubernur Bali terkait target-target ekonomi makro. Namun, mereka menyoroti penurunan pendapatan asli daerah dari pajak, yang diproyeksikan turun sebesar 19,23%, dari Rp3,2 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp2,6 triliun pada tahun 2025.
“Kami dari Fraksi Demokrat – Nasdem menekankan kepada Pj Gubernur Bali untuk mengoptimalisasi pendapatan dari pungutan wisatawan asing, mengingat potensinya yang besar bagi Bali,” pintanya.
Fraksi Gerindra-PSI, yang diwakili oleh I Kade Darma Susila, menyampaikan rekomendasi agar target pendapatan dari Pungutan Wisatawan Asing pada tahun 2025 dinaikkan dari Rp250 miliar menjadi Rp750 miliar. Hal ini, menurut mereka, penting untuk meningkatkan pendapatan daerah di tengah situasi ekonomi global yang masih penuh tantangan.
Rapat ini menghasilkan berbagai rekomendasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam rangka merealisasikan anggaran yang telah disusun, dengan fokus pada pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali.(den/ub)
 tentang APBD Tahun Anggaran 2025.){kind=link}