UPDATEBALI.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menetapkan kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran pajak yang terutang serta penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).
Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 67/PJ/2025, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam implementasi sistem Coretax DJP.
Dalam keputusan ini, DJP menetapkan bahwa wajib pajak yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran atau penyetoran pajak serta penyampaian SPT tidak akan dikenakan sanksi administratif. Penghapusan sanksi administratif ini berlaku untuk beberapa jenis pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran dan/atau Penyetoran Pajak:
- Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) (kecuali yang terutang atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 26 untuk Masa Pajak Januari 2025 yang dibayar setelah jatuh tempo hingga 28 Februari 2025.
- PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk Masa Pajak Desember 2024 yang disetor setelah jatuh tempo hingga 31 Januari 2025 dan Masa Pajak Februari 2025 yang disetor setelah jatuh tempo hingga 28 Februari 2025.
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk Masa Pajak Januari 2025 yang disetor setelah jatuh tempo hingga 10 Maret 2025.
- Bea Meterai yang dipungut oleh Pemungut Bea Meterai untuk Masa Pajak Desember 2024 yang disetor setelah jatuh tempo hingga 31 Januari 2025 dan Masa Pajak Januari 2025 yang disetor setelah jatuh tempo hingga 28 Februari 2025.
2. Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pelaporan atau Penyampaian SPT:
- Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta SPT Masa Unifikasi untuk Masa Pajak Januari 2025 yang disampaikan setelah jatuh tempo hingga 28 Februari 2025, Masa Pajak Februari 2025 hingga 31 Maret 2025, dan Masa Pajak Maret 2025 hingga 30 April 2025.
- Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk Masa Pajak Desember 2024 yang dilaporkan setelah jatuh tempo hingga 31 Januari 2025, Masa Pajak Januari 2025 hingga 28 Februari 2025, Masa Pajak Februari 2025 hingga 31 Maret 2025, dan Masa Pajak Maret 2025 hingga 30 April 2025.
- Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu serta PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Januari 2025 yang dilaporkan setelah jatuh tempo hingga 28 Februari 2025, Masa Pajak Februari 2025 hingga 31 Maret 2025, dan Masa Pajak Maret 2025 hingga 30 April 2025.
- Penyampaian SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Januari 2025 yang disampaikan setelah jatuh tempo hingga 10 Maret 2025, Masa Pajak Februari 2025 hingga 10 April 2025, dan Masa Pajak Maret 2025 hingga 10 Mei 2025.
- Penyampaian SPT Masa Bea Meterai untuk Masa Pajak Desember 2024 yang disampaikan setelah jatuh tempo hingga 31 Januari 2025, Masa Pajak Januari 2025 hingga 28 Februari 2025, Masa Pajak Februari 2025 hingga 31 Maret 2025, dan Masa Pajak Maret 2025 hingga 30 April 2025.
Dalam pelaksanaan kebijakan ini, DJP tidak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan yang termasuk dalam ketentuan di atas. Jika STP telah diterbitkan sebelum keputusan ini berlaku, sanksi administratif akan dihapus secara jabatan.
Keputusan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan meringankan beban wajib pajak dalam masa transisi implementasi Coretax DJP. Wajib pajak diimbau untuk tetap mematuhi ketentuan perpajakan dan memanfaatkan kebijakan ini sebaik mungkin. (yud/ub)
